Akademisi Sumsel Soroti Pidato Perdana dan Bagi-bagi Jabatan Prabowo
- Janji Prabowo dinilai tidak realistis oleh pengamat politik UIN RF Palembang
- Kabinet baru yang dibentuk oleh Prabowo belum menunjukkan rumusan dan kebijakan yang jelas
- Program swasembada pangan dan makan gratis dianggap sulit direalisasikan karena kegagalan program food estate dan keterlibatan petani serta masalah anggaran
Palembang, IDN Times - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang Yulion Zalpa menjelaskan, janji diutarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya, Minggu (20/10/2024) hanya bagian retorika. Beberapa permasalahan seperti kemiskinan, swasembada pangan, hingga makan gratis dinilai sulit direalisasikan.
"Saya melihat janji berkaitan dengan itu, tiap kali pergantian presiden selalu diungkapkan. Soal swasembada pangan, pengentasan kemiskinan dan lainnya. Saya melihat itu sah-sah saja dan wajar diungkapkan. Akan tetapi bila ditanya soal apakah ini realistis dan mampu diwujudkan perlu dilihat dulu kebijakan nantinya yang dijalankan," ungkap Yulion saat dikonfirmasi IDN Times, Senin (21/10/2024).
1. Janji Prabowo sulit diwujudkan dalam 4 tahun
Yulion menerangkan, saat ini kabinet berisikan menteri dan lembaga baru dibentuk oleh Prabowo dan rumusan dan kebijakan yang ada belum dapat terlihat dengan jelas.
Janji-janji yang ada untuk mewujudkan kebijakan swasembada tersebut hanya empat tahun dianggap tidak realistis. "Periode 10 tahun Jokowi saja belum bisa mewujudkan itu. Jadi kita tunggu saja wujud dari janji itu," jelas dia.
2. Tak libatkan petani swasembada pangan hanya sebabkan konflik agraria
Berbagai langkah swasembada menggalakan program food estate pada saat Prabowo menjabat Menhan dianggap telah gagal. Kebijakan swasembada tanpa melibatkan petani dinilai tak akan berhasil dan menimbulkan kebijakan yang tidak komprehensif.
"Program food estate gagal dan swasembada pangan juga bisa sama jika menggunakan logika yang sama tanpa melibatkan masyarakat (petani)," jelas dia.
3. Sejak awal makan gratis dianggap problematik
Yulion menerangkan, kebijakan makan bergizi gratis menjadi salah satu janji politik yang kerap disampaikan dalam kampanyenya akan sulit terealisasi. Kebijakan ini akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga ditambah anggaran yang akan dikeluarkan cukup besar.
"Soal makan gratis dan bergizi kita lihat masih sangat problematik dan sulit dieksekusi karena kebutuhan anggaran dan mekanisme yang sulit," jelas dia.
4. Lebur-pisah kementerian hanya sebatas berbagi kekuasaan
Sementara, terkait lebur-pisah nomenklatur yang dilakukan Prabowo terdiri dari 48 kementerian dan lima pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri dianggap hanya bagian dari bagi-bagi jabatan. Yulion pun pesimistis kabinet yang ada dapat berjalan efektif dan efisien.
"Pada dasarnya, pemecahan kementerian bukan satu-satunya faktor efektifitas kinerja, tidak hanya berbasis kuantitas. Kita bisa melihat lebur-pisah ini salah satu cara untuk mengakomodir pendukung pada saat pilpres, atau kasarnya sharing power," jelas dia.
