Palembang, IDN Times - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartanto, angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo soal dukungan ke salah satu pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Airlangga, dalam aturan secara jelas mengatur seorang Presiden dalam Pilpres. Jokowi dinilai tak perlu mengambil cuti hanya demi berkampanye.
"Presiden itu kepala negara. Kepala negara tidak ada cutinya," ungkap Airlangga di Palembang, Jumat (26/1/2024).
Menurut Airlangga, dukungan dan keberpihakan Presiden pada pilpres mendatang merupakan hak konsitusional yang sama seperti seluruh masyarakat. Dukungan dari seorang kepala negara ke partai politik bukanlah hal yang baru.
"Presiden Soekarno PNI, Presiden Soeharto Golkar, Presiden Habibi Golkar, Megawati PDI Perjuangan, Gusdur PKB, SBY Demokrat. Jadi itu sesuatu yang lumrah dan sebuah hak politik termasuk seorang Presiden," jelas dia.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menyebutkan bila Presiden ingin menggunakan hak konstitusinya dalam berkampanye maka harus mengajukan cuti. Cuti tersebut disetujui oleh Presiden itu sendiri. Aturan itu juga berlaku bagi menteri-menteri yang akan berkampanye.
"Dia kan mengajukan cuti. Iya (kepada dirinya sendiri). Kan, Presiden cuma satu," ungkap Hasyim Asy'ari di Jakarta.
Menurutnya pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye bukan lah bagian dari kampanye itu sendiri. Presiden hanya menyampaikan ketentuan yang diatur oleh UU.
"Kalau beliau kampanye (harus cuti). Kemarin kan gak kampanye," tutup dia.