265 Ribu Surat Suara PSU Empat Lawang Segera Didistribusikan ke TPS

- KPU Empat Lawang siapkan 265.699 surat suara untuk PSU, akan didistribusikan ke TPS pada pekan ini.
- Debat kampanye pilkada Empat Lawang akan digelar pada 13 April 2025 sebelum masa tenang dimulai.
- Paslon nomor urut 01 Budi Antoni-Henny dan Paslon nomor urut 02 Joncik Muhammad-Arifai akan bertarung dalam PSU Empat Lawang.
Empat Lawang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang terus melakukan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebanyak 265.699 surat suara yang dicetak di Boyolali, Jawa Tengah, rencananya akan segera dibawa ke Empat Lawang pada pekan ini.
"Surat suara tersebut dijadwalkan tiba pada 9 April 2025. Kami optimis logistik dapat segera didistribusikan ke TPS sesuai jadwal," ungkap Ketua KPU Empat Lawang Eskan Budiman, Senin (7/4/2025).
1. Tahapan PSU dimulai 9 April

Eskan menyebutkan, untuk tahapan PSU akan segera dimulai pada 9 April hingga 15 April. Pihaknya akan menggelar debat kampanye pada 13 April 2025 sebelum akhirnya memasuki masa tenang mulai 16 April dan pelaksanaan PSU pada 19 April 2025.
Dalam pelaksanaan debat mendatang, diharapkan kedua paslon mempu menyampaikan visi dan misi dalam membangun Empat Lawang lima tahun mendatang.
"Tahapan selanjutnya kita akan menyiapkan logistik PSU serta menjalankan kampanye (debat)," ungkap dia.
2. PPK, PPS, dan KPPS telah dilantik

Adapun untuk PSU Empat Lawang nantinya akan ada dua pasangan yang bertarung yakni Paslon nomor urut 01 Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati dan Paslon nomor urut 02 Joncik Muhammad-Arifai.
Pada Pilkada serentak lalu, Pasangan Joncik-Rifai sempat menghadapi kotak kosong setelah KPU sebelumnya menganulir pendaftaran pasangan Budi Antoni-Henny. Peserta pilkada bertambah setelah MK memutus Pilkada Empat Lawang untuk diulang.
"Total ada 50 PPK, 468 PPS dan 3.717 KPPS yang dilantik untuk persiapan PSU," jelas dia.
3. Bawaslu Empat Lawang akan lakukan pengawasan PSU

Sementara, Ketua Bawaslu Empat Lawang Rodi Karnain mengatakan pihaknya berkomitmen mengawasi setiap tahapan pilkada demi menjaga integritas demokrasi. Pihaknya saat ini memastikan pencetakan surat suara dapat berjalan sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
"Pengawasan ketat ini sebagai lanjut dari putusan MK. Ini menjadi bagian dari upaya kami memastikan PSU secara jujur, adil, dan bebas dari potensi kecurangan," jelas dia.