BEM Nusantara Sumsel Tuntut Evaluasi Program Prabowo-Gibran
- Ratusan mahasiswa BEM Nusantara Sumsel berunjuk rasa di depan DPRD Sumsel menuntut perbaikan ekonomi, penurunan harga kebutuhan pokok, dan kehadiran langsung anggota dewan.
- Massa mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis serta menilai sejumlah program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
- Mahasiswa menuntut transparansi penggunaan anggaran negara dan perlindungan ruang demokrasi, sementara aksi mereka dikawal ketat kepolisian hingga menyebabkan lalu lintas tersendat.
Palembang, IDN Times - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, Jalan POM IX Palembang. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan berorasi dan memblokade jalan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa.
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, serta penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM yang terus memberatkan masyarakat kecil. Mereka meminta kepada pimpinan DPRD Sumsel untuk turun langsung menemui mahasiswa.
"Kami menuntut anggota DPRD Sumsel turun menemui kami. Hari ini kami ingin berbicara, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke gedung rakyat," ungkap perwakilan orator mahasiswa, Senin (15/6/2026).
1. Desak evaluasi pelaksanaan MBG
Selain itu, massa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi. Mahasiswa menilai pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas program tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.
"MBG sudah gagal dan pemerintah harus mengevaluasinya," jelasnya.
Tak hanya sampai di sana, menurut mahasiswa, banyak program Prabowo yang berjalan serampangan. Mulai dari Koperasi Merah Putih yang tak kunjung memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Masyarakat mana yang mau berbelanja di Koperasi Merah Putih? Maka dari itu, kita ingin bertemu dengan perwakilan rakyat untuk menyampaikan bahwa program ini tak bisa berlanjut," jelasnya.
2. Pemerintah didesak lebih transparan dalam penggunaan anggaran
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk penggunaan anggaran negara untuk berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Massa menilai pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Sejumlah peserta aksi turut menyinggung isu hak asasi manusia (HAM), kebebasan berpendapat, serta penanganan demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai ruang demokrasi harus tetap dijaga dan aspirasi publik tidak boleh dibatasi.
"Presiden kita pelanggar HAM berat, wakil presiden kita anak haram konstitusi. Mereka pergi ke berbagai belahan dunia dengan uang pajak yang dibayarkan orang tua kita," jelas dia.
3. Aksi dikawal kepolisian
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian yang membuat blokade penghalang menuju kantor DPRD Sumsel. Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumsel sambil menunggu perwakilan dewan menemui mereka.
Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat massa yang memadati badan jalan.
