Mahasiswa Sumsel Layangkan Kartu Merah Untuk Prabowo-Gibran
- Aliansi BEM Nusantara Sumsel memberikan kartu merah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran setelah 1 tahun 7 bulan memimpin karena dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat.
- Aksi mahasiswa menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dianggap mendadak serta kelangkaan BBM subsidi di Sumsel, daerah penghasil migas yang justru mengalami krisis pasokan.
- Mahasiswa juga menuntut perlindungan bagi aktivis dan memberi tenggat 7x24 jam kepada Presiden untuk merespons isu BBM, sembako, RUU TNI-Polri, hingga evaluasi program pemerintah.
Palembang, IDN Times - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Sumsel memberikan kartu merah terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran setelah 1 tahun 7 bulan memimpin Indonesia.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan kartu merah tersebut diberikan karena berbagai kebijakan dan kinerja pemerintahan dinilai belum memenuhi harapan masyarakat serta masih jauh dari kondisi yang dianggap ideal.
"Kepada pak Prabowo kami kirimkan kartu merah dari Provinsi Sumsel untuk bapak dan wakil bapak," ungkap Ilham, Senin (15/6/2026).
1. Khawatir BBM subsidi hilang dari pasaran
Menurut Ilham, aksi mahasiswa kali ini menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat Sumsel merupakan daerah yang kaya akan sumber daya minyak dan gas (migas), namun masih kerap menghadapi persoalan kelangkaan BBM.
"Saat ini di Sumsel terjadi kelangkaan solar, sementara stok Pertalite juga mulai sulit ditemukan. Ini terasa seperti skema yang berulang kembali di mana saat Pertamax dinaikkan, Pertalite disubsidi, pada nantinya Pertalite hilang dari republik ini," jelasnya.
2. Aktivis bukan antek asing
Di sisi lain, Ilham mengatakan pihaknya juga menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andre Yunus yang saat ini tengah diproses melalui peradilan militer. Menurutnya, mahasiswa terus menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap aktivis karena hak dan keamanan mereka telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jangan sampai aktivis yang menyuarakan kepentingan publik disebut antek-antek asing," jelasnya.
3. Beri waktu Prabowo-Gibran merespon
Mahasiswa mengancam akan memberikan waktu 7x24 jam kepada Presiden Prabowo untuk merespons beragam tuntutan mahasiswa mulai dari evaluasi MBG, evaluasi Kopdes Merah Putih, harga BBM dan sembako, serta RUU TNI dan Polri yang semakin mengkhawatirkan.
"Dalam 7x24 jam, kalau tuntutan kami tidak dijalankan, jangan salahkan kami; eskalasi di setiap daerah akan kami gelar lebih besar," ungkap dia.
