17 Persen Rakyat Indonesia Masih Tidak Percaya COVID-19

Doni menegaskan, pemerintah pusat tak mau lagi mendengar ada kepala daerah yang berbeda pendapat mengenai larangan mudik. Menurutnya, keputusan itu telah menjadi keputusan politik negara, atau ketetapan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Menurutnya, keputusan politik negara diambil melalui berbagai pertimbangan dan data. Apa pun yang telah diputuskan berarti sudah melalui mekanisme dan kajian, sehingga tidak boleh ada arah kebijakan yang berbeda dari pemerintah pusat.

"Tidak boleh ada narasi pusat yang berbeda dengan daerah. Kita sedang perang melawan COVID-19, sehingga dari pusat sampai daerah, jangan ada keluar dari politik Presiden. Mudik dilarang jangan diterjemahkan lain lagi," ujar dia.

Menurut Doni, tidak ada pihak yang dapat memprediksi kapan pandemik akan berakhir. Bisa saja enam bulan, satu tahun, bahkan lebih. Baginya, perlu upaya ekstra untuk mencegah masyarakat mudik demi menghindari peningkatan kasus COVID-19.

"India perlu upaya beberapa minggu ketika masyarakatnya mulai mengurangi prokes. Dalam hitungan minggu itu juga kasus bertambah, kematian bertambah. Kita hampir mengalaminya pada Agustus hingga Oktober di Jakarta, ketika Wisma Atlet nyaris penuh. Jangan main-main dan jangan anggap enteng virus ini," jelas dia.

Doni tidak menampik jika masih ada masyarakat Indonesia yang mencuri kesempata untuk mudik. Dirinya mengingatkan agar Bupati dan Wali Kota di Sumsel untuk mempersiapkan lokasi karantina terpusat bagi mereka yang terlanjur mudik.

"Jangan dibiarkan mereka mudik tanpa pengawasan. Pahamilah mereka yang mudik tidak sepenuhnya aman meski sudah melakukan tes. Bisa saja yang bersangkutan terpapar dalam perjalanan," jelas dia.

Satgas COVID-19 mencatat perkembangan kasus COVID-19 di Sumsel mengalami peningkatan saat masa libur hari raya agama maupun libur panjang lainnya. Tren ini cukup mengkhawatirkan.

Terungkap pada libur Idulditri 22-25 Mei 2020, Hari Kemerdekaan 17-23 Agustus, Maulid Nabi 28 Oktober-1 November, libur Nataru 24 Desember-5Januari 2021, Imlek 17-24 Februari 2021, Isra Mir'aj 11-14 Maret 2021, dan libur Paskah 2-4 April kemarin.

"Ini semua meningkat lantaran mobilitas masyarakat yang tinggi. Saat hari raya Idulfitri 2020 lalu, kasus COVID-19 meningkat enam persen, Idul Adha 27 persen, awal Ramadan dan Paskah kemarin meningkat 36 persen," ungkap Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, dr Dewi Nur Aisyah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memutuskan untuk mencabut izin mudik lokal bagi masyarakat Sumsel. Kebijakan ini diambil menyikapi larangan mudik yang dikeluarkan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Doni Monardo. 

"Prinsipnya jelas akan dilakukan pemprov Sumsel mengenai larangan. Jika pusat melarang kita integral kan dengan kebijakan di daerah. Kita lanjutkan yang sudah digariskan (aturan) pemerintah pusat," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Nasrun Umar, Senin (3/5/2021).