2. Dana mandiri yang dikelola yayasan belum tepat sasaran

(Puluhan dosen dan Pegawai Politeknik Sekayu saat menggelar aksi mogok kerja) IDN Times/Yuliani

Dalam aksi mogok kerja tersebut, pihaknya mengajukan empat poin tuntutan. Yakni kejelasan mengenai gaji karyawan dan dosen Politeknik Sekayu, kesiapan dan langkah konkret yang disiapkan oleh Yayasan Muba Sejahtera secara tertulis dan bermaterai.

Lalu yang ketiga soal transparansi keuangan yayasan, karena dana mandiri yang dikelola oleh Yayasan Muba Sejahtera hanya sedikit yang dipergunakan untuk kepentingan Politeknik Sekayu. Kemudian yang terakhir terkait pembayaran atas tunjangan jabatan dan kegiatan akademik yang telah berjalan dan selesai dengan nominal mencapai Rp350 juta.

"Tuntutan ini merupakan bentuk kekecewaan dari seluruh civitas akademika Politeknik Sekayu kepada Yayasan Muba Sejahtera. Terlalu banyak janji manis yang diingkari dan ketidakjelasan pemakaian dana mandiri dan merugikan Politeknik Sekayu sebagai pelaksana," paparnya.

3. Dosen dan pegawai tetap mogok kerja jika tuntutan belum dipenuhi

(Puluhan dosen dan Pegawai Politeknik Sekayu saat menggelar aksi mogok kerja) IDN Times/Yuliani

Imbasnya, banyak kegiatan menjadi terhambat bahkan diminta dibatalkan karena yayasan menganggap kegiatan tersebut tidak sesuai. Sunanto menambahkan, pihak yayasan dinilai tidak cakap mengelola dana.

"Dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan akademik Politeknik Sekayu justru dipergunakan oleh yayasan untuk pembangunan tidak penting. Seperti membangun hidroponik dan kolam ikan yang tidak ada manfaat dan keuntungan. Proyek tersebut memakan dana mandiri dengan jumlah yang cukup besar,” terangnya.

Jika tuntutan itu belum dipenuhi atau upah dibayarkan, maka seluruh dosen dan karyawan Politeknik Sekayu menyatakan tetap mogok kerja sampai ada niat baik dari Yayasan Muba Sejahtera sebagai penyelenggara Politeknik Sekayu.

"Kami juga memohon bantuan kepada Pemkab dan DPRD Muba untuk mediasi, mengingat keberlangsungan nasib mahasiswa dan civitas akademika Politeknik Sekayu, serta keberlangsungan dan eksistensi Politeknik Sekayu yang dipelopori atau didirikan oleh Pemkab Muba,” tutupnya.

4. Yayasan menilai Pemda lepas tangan

(Kondisi pintu masuk Politeknik Sekayu usai ditempelkan tulisan mogok kerja dari pegawai) IDN Times/Yuliani

Ketua Yayasan Muba Sejahtera, Hairod Sudarso ketika dikonfirmasi menjelaskan, aksi mogok kerja dipicu Pemda yang lepas tangan. Menurutnya, Politeknik Sekayu merupakan aset Pemda yang harus diperhatikan.

"Pemda jangan langsung lepas tangan, karena Politeknik belum mampu untuk mandiri. Kalau sampai tutup artinya Muba bisa kehilangan Candradimuka ke depan. Apalagi di dalam perda sudah diatur bahwa pemerintah daerah tidak bisa langsung lepas tangan mengingat Politeknik adalah aset pemda,” ungkapnya.

Hairod pun menyinggung isi Peraturan Daerah Kabupaten Muba nnomor 10 tahun 2008 tentang Penjaminan Pemkab Muba terhadap pendirian dan penyelenggaran Politeknik Sekayu.

“Pemkab Muba harusnya mendukung penyediaan sumber dana minimal 30 persen dari anggaran keseluruhan yang disepakati dalam MoU,” tutupnya.

Baca Juga: Pemkab Muba Akui Tak Terlibat Pendanaan Muba Babel United Sedari Awal