Drama Pembahasan KUA PPAS APBD Sumsel 2020, Deadlock atau Lancar?
Ketua dan dua Wakil Banggar DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, Giri Ramanda dan Muchendi, usai Rapat KUA PPAS APBD Sumsel 2020 di skors, Sabtu (30/11)/IDN Times/Sidratul Muntaha
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times-Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, kembali molor.
Apakah dibalik pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020 ini ada drama atau skenario terkait politik anggaran? atau memang semua angka-angka yang ada di tiap-tiap OPD memang harus dipelototi oleh Wakil Rakyat Sumsel. Mengingat, pembahasan ini sudah berjalan sepanjang hari selama pekan ini dan batas akhir pembahasan tersebut pada tanggal 30 November 2019 ini.
Karena, sejatinya Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Sumsel sudah siap melanjutkan pembahasan rapat itu pada Sabtu (30/11) ini. Kalau pun semua pembahasan itu bisa dimaksimalkan, maka Minggu (1/12) besok bisa rampung.
"Rapat hari ini dengan berat hati terpaksa kita tunda lagi, karena Ketua dan Sekretaris TAPD mengirim surat tidak bisa mengikuti rapat, karena sakit. Jadi, mau tidak mau dan tidak memberikan kewenangan kepada Anggota TAPD yang lain untuk memimpin rapat, maka kita tunda. Karena tidak mungkin melanjutkan rapat, tanpa ada mandat untuk memimpin dari TAPD," ujar Wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel, Giri Ramanda usai rapat pembahasan KUA PPAS diskors di Ruang Banggar, Sabtu (30/11).
1. Butuh komitmen dari TAPD dan Banggar DPRD Sumsel untuk merampungkan pembahasan KUA PPAS
Dua Wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel, GIri Ramanda (duduk) dan Muchendi, usai Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Sumsel 2020 di Ruang Banggar di skors, Sabtu (30/11)/IDN TImes/Sidratul Muntaha)Giri menjelaskan, sebenarnya rapat KUA PPAS ini tinggal sedikit lagi. Hanya pada Belanja Tidak Langsung, ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai dana desa, kemudian untuk Belanja Langsung yang belum dibahas dengan pembiayaan. Kalau kerjanya maksimal, mungkin dalam waktu paling lambat dua hari selesai.
"Tapi ini juga butuh komitmen yang tinggi dari TAPD dan Banggar DPRD Sumsel. Artinya, kami bersama-sama Ketua TAPD menyiapkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belanja langsungnya akan ditanyakan," jelasnya.
Dengan asumsi pembahasan, dari 23 OPD, Banggar DPRD Sumsel akan mengajukan pertanyaan sekitar 20 menit. Artinya ada sekitar 460 menit atau 20 jam selesai, dan dengan spare waktu dua hari itu bisa cukup. "Ya mau tidak mau pembahasan ini dilanjutkan pada 2 dan 3 Desember besok harus selesai," sambung Giri.
2. Giri menilai munculnya perdebatan pada proses pembahasan KUA PPAS merupakan hal wajar
Wakil Ketua Banggar Sumsel, Giri Ramanda, usai Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Sumsel yang di skor, Sabtu (30/11)/IDN Times/Sidratul MuntahaSetelah pembahasan di Banggar DPRD Sumsel, terang Giri, nanti akan kembali lagi ke komisi masing-masing dan di bahas selama satu hari, dan selanjutnya dilaporkan lagi oleh komisi ke Banggar.
"Sehingga Banggar bisa menyimpulkan angka-angka yang tersinkronisasi, selanjutnya pada malam harinya bisa ada penandatanganan KUA PPAS itu," terang dia.
Terkait rapat antara Banggar DPRD Sumsel dan TAPD yang sempat memanas, GIri mengungkapkan, sebenarnya yang dipertanyakan soal ribut-ribut saat rapat itu biasa saja. Kemudian, kalau dalam pembahasan muncul beberapa perdebatan, itu juga hal biasa.
"Artinya tidak ada hal-hal yang sangat krusial, atau dewan tidak membahas karena dewan tidak mendapat sesuatu, tidak ada seperti itu. Karena kalau kita tidak membahas sama sekali, nanti jadi apa anggaran ini. Apa maknanya kami sebagai wakil rakyat kalau tidak membahas anggaran," ungkap Ketua DPD PDIP Sumsel itu.
3. Seandainya Ketua dan Sekretaris TAPD Sumsel tak sakit, pembahasan KUA PPAS Minggu ini rampung
Wakil Ketua Banggar Sumsel, Giri Ramanda, usai Rapat pembahasan KUA PPAS APBD Sumsel 2020 di Ruang Banggar di skors, Sabtu (30/11)/IDN Times/Sidratul MuntahaGiri melanjutkan, seandainya Sekda Sumsel Narsun Umar sebagai Ketua TAPD tidak sakit, bisa saja pembahasan KUA PPAS ini dapat rampung pada Sabtu dan Minggu ini.
"Boleh di lihat, hari ini semua anggota Banggar datang full, hanya menyisakan Fraksi Golkar yang mengikuti bimtek partai dan itu juga hanya diwakili Pak Yansuri, kalau yang lain hadir. Artinya, komitmen kami di hari Sabtu yang banyak kondangan dan acara keluarga ini, sudah kita wakafkan untuk masyarakat Sumsel," ujar dia.
Baca Juga: Pembahasan APBD 2020 Alot, Ini Kata Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel
4. Banggar DPRD Sumsel tunggu pembahasan lanjutan pada tanggal 2 - 3 Desember pekan depan
Wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel, Muchendi, usai Rapat pembahasan KUA PPAS APBD Sumsel 2020 di ruang Banggar DPRD Sumsel di skors/IDN Times/Sidratul muntahaSementara, Wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel lainnya, Muchendi Mahzareki menuturkan, setelah rapat diskors lantaran Ketua dan Sekretaris TAPD Sumsel tidak hadir, maka pihaknya kembali mengagendakan melalui Badan Musyawarah (Banmus) pada rapat pimpinan.
"Tadi juga sudah sepakat, rapat yang dipimpin oleh Pak Giri menyatakan, akan menunggu kembali Ketua TAPD Sumsel Nasrun Umar dan Muklis sebagai Wakil Ketua TAPD. Karena, berdasarkan keterangan surat sakit yang diberikan Ketua TAPD melalui Sekretaris TAPD bahwa tidak bisa menghadiri sampai dengan tanggal 2 Desember," tutur dia.
Saat disinggung apakah keterlambatan ini berisiko atau tidak, Muchendi melanjutkan, hal yang terpenting itu Banggar DPRD Sumsel sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Karena sejak membahas KUA PPAS selama lima hari kemarin, mereka sudah selalu siap dan menunggu untuk membahas anggaran ini.
"Ya pada saatnya nanti, akan dikembalikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menilai apakah APBD Sumsel ini bisa dievaluasi. Sekali lagi, intinya kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD Sumsel, kalau tidak selesai sampai waktunya, ya bisa dilihat sendiri masalahnya ada," tandas dia.