Soal Foto Cabup Ratna Machmud, IDI: Oknum Bisa Terjerat Hukuman
Palembang, IDN Times - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Palembang menanggapi persoalan oknum yang berani menyebarluaskan foto Calon Bupati Musi Rawas (Cabup Mura), Ratna Machmud, diduga terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang.
Menurut Ketua IDI Palembang, dr Zulkhair, bocornya rekam medis ke publik itu telah melanggar kode etik. Oknum yang menyebar foto itu bisa dijerat hukum. Pihaknya pun menyesalkan kelalaian pihak RSMH Palembang.
"Rekam medis dan foto privasi pasien tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pasien. Jika memang sengaja disebarkan, itu bisa dibawa ke ranah hukum karena sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar," kata dia, Jumat (30/10/2020).
1. Jika oknum merupakan nakes, terancam pencabutan praktek
Ia menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak RSMH Palembang untuk melakukan penyelidikan mengungkap oknum penyebar rekam medis dan foto yang diambil dari CCTV rumah sakit.
Jika nanti oknum yang melakukan itu adalah tenaga medis; dokter atau perawat, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh majelis untuk menentukan sanksi.
"Pencabutan surat praktik dan belajar kode etik lagi selama tiga bulan," ujarnya.
2. IDI imbau kasusnya diserahkan langsung ke pihak keluarga
Zulkhair menyebutkan, rekam medis pasien bisa dikeluarkan oleh rumah sakit dengan dua persyaratan. Pertama harus seizin pasien bersangkutan. Bahkan pihak keluarga juga tidak boleh. Kedua, permintaan penyelidikan dari kepolisian, hakim, maupun pengadilan.
"Kasus ini kita serahkan kepada pihak keluarga pasien, apakah bisa memaafkan oknum itu dan menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. Pihak keluarga juga bisa melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, karena kasus ini bisa dibawa secara hukum," tambah dia.
3. Sanksi jeratan tergantung kebijakan penegak hukum
Ketua IDI Sumsel, dr. Rizal Sanif menerangkan, setiap privasi pasien yang sedang dirawat di suatu rumah sakit harus benar-benar dijaga dan tidak boleh bocor ke pihak luar, apalagi sampai disebarluaskan ke media sosial.
Larangan memotret atau mengambil video telah tertulis hampir di seluruh rumah sakit. Larangan itu dilakukan demi menjaga privasi pasien. Jika memang membutuhkan gambar, masyarakat harus meminta izin dengan manajemen rumah sakit serta menjelaskan keperluannya.
"Jelas si oknum yang menyebarluaskan data pasien bisa kena pidana. Soal berapa lama hukuman penjara dan pasal apa, itu kebijakan aparat penegak hukum," terangnya.
4. Sebut kasus data pasien yang bocor baru pertama kali di Sumsel
Kejadian penyebaran data pasien ini sambung dr. Rizal, merupakan kali pertama yang terjadi di Sumsel. Ia menilai, sosok pasien yang merupakan publik figure dan Calon Bupati, membuat momen ini dimanfaatkan oleh oknum untuk dijadikan bahan politik.
"Baru kejadian ini di Sumsel. Mungkin karena si pasien Cabup, sehingga ada orang yang jahil sampai membocorkan data pribadinya ke media sosial," tandas dia.
