Mahasiswa Teaterikal Tanam Sawit dan MBG saat Kabut Asap di Hadapan Herman Deru

Kritik mahasiswa tidak hanya disampaikan melalui orasi. Dalam aksi tersebut, mereka juga menampilkan sejumlah pertunjukan teatrikal untuk menggambarkan persoalan yang terjadi di tengah kabut asap Sumsel.

Salah satu teatrikal menampilkan anak sekolah yang tetap masuk sekolah di tengah kondisi udara yang dinilai mahasiswa belum aman. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang masih memberlakukan aktivitas sekolah saat kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah.

Mahasiswa menduga kebijakan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan. Mereka mempertanyakan kebijakan yang menurut mereka tetap memaksakan aktivitas anak-anak di sekolah ketika kualitas udara sedang buruk.

"Banyak anak-anak yang ingin mendapatkan ilmu dan belajar dengan nyaman. Namun, sejak September sampai sekarang, banyak sekali kebakaran yang menyebabkan tingginya polusi di Sumsel," ujarnya.

Teatrikal lainnya menggambarkan seseorang yang membakar lahan. Setelah lahan terbakar, area tersebut kemudian digambarkan digunakan untuk menanam kelapa sawit. Melalui adegan tersebut, mahasiswa mengkritik praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang menurut mereka masih terjadi.

Mereka menilai penanaman sawit di lahan bekas kebakaran menjadi persoalan yang perlu diawasi oleh pemerintah, terutama ketika pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar.

Mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya fokus memadamkan api ketika karhutla sudah terjadi. Mereka juga mendesak adanya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

"Kebakaran bisa terjadi karena faktor alam, kelalaian, kebodohan, dan keempat, karena ketidaktahuan. Semua faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian yang sama tidak terus berulang," katanya.

Mahasiswa menilai persoalan kabut asap tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengandalkan hujan. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla, termasuk penggunaan anggaran yang disiapkan untuk menghadapi bencana tersebut.

Dalam aksinya, mahasiswa juga mempertanyakan penggunaan anggaran bantuan presiden sekitar Rp100 miliar yang disebut berkaitan dengan penanganan karhutla di Sumsel.

Mereka meminta pemerintah membuka penggunaan dana tersebut secara transparan kepada masyarakat. Menurut mahasiswa, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut digunakan untuk menangani persoalan karhutla dan dampaknya.

"Ada uang Rp100 miliar, itu mau digunakan untuk apa? Kami menuntut agar dana tersebut dikeluarkan secara transparan. Anak-anak di bawah umur dan kelompok usia rentan juga merasakan sesak napas," katanya.

Mahasiswa juga mempertanyakan evaluasi pemerintah terhadap penanganan karhutla yang terjadi setiap tahun. Mereka menilai kejadian yang berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi agar dampak kabut asap tidak terus dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak bisa dievaluasi, berarti Pemprov Sumsel gagal," tegasnya.

Mahasiswa meminta Herman Deru menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk menangani kabut asap. Mereka menilai pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang saat ini terdampak polusi udara.

"Kepada Bapak Herman Deru, tolong gunakan kewenangan semaksimal mungkin. Kalau masyarakat sedang menderita, janganlah makan seruit di Lampung," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap aktivitas gubernur di tengah kondisi kabut asap yang masih dirasakan masyarakat Sumsel. Mereka berharap aksi tersebut tidak berhenti sebagai penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan perubahan dalam penanganan karhutla.

"Kami ingin ada perubahan dan ingin Bapak Herman Deru menerima aspirasi kami. Bencana ini sudah lama terjadi, Pak, tetapi belum ada penanggulangan yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.