Tim Khusus Hingga Sniper Amankan Rute Mudik di Sumatra Barat
culturedvultures.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Padang, IDN Times - Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Sumbar) membentuk tim khusus untuk mengamankan blackspot, atau daerah rawan tindak kejahatan saat arus mudik lebaran 2022.
Menurut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, pihaknya juga menerjunkan sniper atau penembak jitu yang bertugas mengamankan area-area blackspot tersebut.
“Untuk antisipasi, kita turunkan tim khusus. Bahkan ada sniper juga. Titik sniper ini tidak bisa kita sebutkan, sifatnya rahasia,” kata Teddy, Jumat (22/4/2022).
1. Tim gabungan juga diturunkan
Apel personel gabungan TNI-Polri jelang pendispilinan PSBB Palembang, Sabtu (30/5). (IDN Times/Polda Sumsel)Teddy juga menyebutkan jika pengamanan liburan lebaran Idul Fitri tahun ini melibatkan tim gabungan. Polda Sumbar bersama Pemprov dan TNI mengerahkan sebanyak 4.592 orang personel.
“Mereka dikerahkan untuk mengamankan liburan lebaran tahun ini,” ungkapnya.
Baca Juga: THR Honorer dan ASN di Muba Cari Hari Ini
2. Tim gabungan siapkan 89 pos pengamanan
Setiap masyarakat pendatang harus melalui pemeriksaan di Pos Pengetatan Pengawasan mobilisasi masyarakat ke PPU (IDN Times/Ervan Masbanjasr)Teddy kembali mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak 89 pos yang terdiri dari satu pos terpadu, 54 pos pengamanan, dan 34 pos layanan. Seluruh pos itu disiapkan demi kelancaran arus mudik lebaran.
“Pos layanan misalnya akan melayani pemudik yang lelah saat berkendara. Kita juga siapkan kendaraan derek untuk kendaraan yang bermasalah. Juga ada tim medisnya,” kata Teddy lagi.
3. Antisipasi paham radikalisme
Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)Tingginya mobilitas masyarakat saat lebaran nanti juga mengantisipasi terjadinya paham radikalisme. Bahkan Polda Sumbar berkonsolidasi dengan Densus 88.
“Mengantisipasi paham radikalisme dibutuhkan peran semua pihak. Tak cuma kepolisian. Polisi hanya hilir, sedangkan hulunya semua pihak harus bertanggung jawab untuk mencegah paham radikalisme ini berkembang,” tutup Teddy.
Baca Juga: Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Tegaskan Daerahnya Bukan Basis NII
