TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

Diskualifikasi Petahana OI, Direktur IGPW: Banyak Konflik Kepentingan

DKPP dinilai harus panggil KPUD OI dan Bawaslu OI

Paslon Petahana Ogan Ilir, Ilyas-Endang didiskualifikasi dari Pilkada (IDN Times/Istimewa)
Verified
Rangga Erfizal

Palembang, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Ilir (KPUD OI) mengeluarkan surat keputusan diskualifikasi pasangan calon (paslon) petahana, Ilyas-Endang. Keputusan itu membuat Ilyas-Endang menggugat ke Mahkamah Agung (MA). Namun selama gugatan belum mengeluarkan hasil, petahana dilarang mengikuti kampanye.

Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), M. Huda Prayoga, mengaku cukup menyayangkan keputusan KPUD OI. Menurutnya banyak konflik kepentingan atas putusan itu.

"Kita melihat, sangat terasa kental sekali nuansa conflict of interest (konflik kepentingan) antara Bawaslu-KPUD OI dengan pihak paslon yang melaporkan, yakni paslon Panca-Ardani," ujar Huda di Palembang, Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: KPUD OI Diskualifikasi Petahana Ilyas-Endang, Ini 2 Alasannya

1. Petahana sudah klarifikasi semua tuduhan

Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), M. Huda Prayoga (IDN Times/Istimewa)

Huda menjelaskan, rekomendasi Bawaslu OI untuk diskualifikasi petahana cacat prosedur. Sebab pelaporan ke KPUD OI itu tidak ada yang memenuhi unsur pelanggaran. Jauh sebelum masuk proses pilkada, Ilyas sudah memberi klarifikasi atas poin-poin yang dituduhkan kepada dirinya.

"Kalau kita mengikuti dengan seksama, laporan dugaan pelanggaran jelas tidak ada yang memenuhi unsur. Pihak petahana bahkan telah melakukan klarifikasi, tentunya tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran," papar Huda.

2. Masyarakat harusnya diberikan tontonan adu gagasan

Ketua Pengurus Provinsi Pelti (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) Sumatera Selatan (Sumsel) Ilyas Pandji Alam (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dugaan pelanggaran seperti bansos COVID-19, serta kegiatan Karang Taruna yang dihadiri Ilyas, dianggap tidak jelas. Bagi Huda, kondisi itu justru memperlihatkan kesengajaan untuk menyerang paslon petahana.

"Saya kira masyarakat sudah sangat dewasa dan cerdas untuk menilai dan menyikapi hal-hal semacam ini. Masyarakat pasti bisa menyimpulkan," jelas dia.

Pada masa kampanye seperti saat ini, masyarakat kata Huda menantikan adu argumentasi dan prestasi dari kedua paslon. Diskualifikasi justru mempertontonkan politik yang tidak sehat.

"Masyarakat harusnya dipertontonkan dengan kontestasi adu gagasan, track record calon pemimpin mereka dan lainnya, bukan malah dipertontonkan dengan hal-hal yang kurang substantif," jelas dia.

3. DKPP harus memanggil KPUD dan Bawaslu OI

Pojok Pengawasan Bawaslu Sumsel tetap buka untuk menerima laporan yang masuk (IDN Times/Rangga Erfizal)

Huda juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memanggil KPUD dan Bawaslu OI terkait keputusan diskualifikasi. Menurutnya, DKPP harus memberi sanksi anggota KPUD dan Bawaslu OI.

"Pemanggilan harus dilakukan agar semuanya jelas dan harus diberi sanksi tentunya sesuai ketentuan yang berlaku, jika mereka terbukti tidak beres dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara," jelas dia.

Baca Juga: Kuasa Hukum Gugat Diskualifikasi Paslon Ilyas-Endang ke MA 

Topik:
Pilkada di Sumsel
Pilkada Serentak 2020
Pelanggaran Pilkada
Sumsel
Berita Terkini Lainnya

Warga Tegal Binangun Kembali Demo Tuntut Masuk Wilayah Palembang

Duel Pemuda Berujung 1 Tewas, Pelaku Lompat ke Sungai Musi

287 Senjata Tradisional Nusantara Dipamerkan di Museum Negeri Sumsel

Konten Lina Mukherjee Dorong Anak-anak Pengin Makan Babi

Perumnas Berencana Ubah Rusun 26 Ilir Palembang Jadi Apartemen

Usai Diperkosa Ayah Tiri, Remaja di OKU Nyaris Dibunuh dengan Parang

Lina Mukherjee Didakwa Timbulkan Perpecahan Gegara Konten Makan Babi

Terdakwa Lina Mukherjee Menangis Kangen Keluarga di Jakarta

Kuasa Hukum Tak Hadir, Hakim Tawarkan Pendamping Lina Mukherjee

Srikandi PP Demo Pengadilan Minta Lina Mukherjee Dituntut Maksimal