Warga Tegal Binangun Kembali Demo Tuntut Masuk Wilayah Palembang
Warga Tegal Binangun Berdemontrasi di Kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Ratusan warga Tegal Binangun mendatangi Kantor Gubernur Sumsel untuk menuntut kejelasan tapal batas di wilayahnya. Para pendemo meminta pemerintah menjawab aspirasi masyarakat Tegal Binangun untuk masuk dalam wilayah administrasi kota Palembang.
Ketua Forum Masyarakat Sasana Patra Abadi Bersatu (FM-TSPPAB), Suhardi Suhai menuturkan, perjuangan warganya untuk masuk ke Palembang sudah dilakukan sejak 2014 silam. Namun tak seluruh warga terakomodir lantaran hanya 20 RT dari 29 RT yang bisa diterima dalam peralihan tapal batas.
"Kami datang ke sini untuk meminta Gubernur Sumsel Herman Deru selaku kepala daerah memfasilitasi pertemuan Bupati Banyuasin dan Wali Kota Palembang, agar ada kesepakatan di antara keduanya," ungkap Suhardi, Rabu (26/7/2023).
Baca Juga: ATR BPN Putuskan Tegal Binangun Tetap Masuk Wilayah Banyuasin
1. Warga merasa tak efisien di Banyuasin
Warga Tegal Binangun Berdemontrasi di Kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Warga Tegal Binangun menolak untuk menjadi warga Banyuasin karena menilai tidak efisien. Salah satu pertimbangannya soal pengurusan administrasi kependudukan yang sulit jika masuk ke Banyuasin.
"Saat ini ada empat RT yang berjuang untuk tetap masuk wilayah Palembang dan menolak Banyuasin. Karena selama ini mereka secara admistrasi kependudukan masuk wilayah Palembang, hanya saja tempat tinggal masuk ke Banyuasin," ungkap dia.
Baca Juga: DPRD Palembang Bikin Pansus Petakan Tapal Batas Tegal Binangun
2. Warga ancam demo setiap bulan
Ketua Forum Masyarakat Sasana Patra Abadi Bersatu (FM-TSPPAB) Suhardi Suhai (IDN Times/Rangga Erfizal)Tak sampai di sana, warga Tegal Binangun pun meminta adanya revisi dari Permendagri nomor 134 tahun 2022. Menurut Suhardi, pihaknya sudah tiga kali melakukan demo menuntut soal kejelasan tapal batas ini. Warga beralasan latar belakang, sejarah, sarana dan prasara, hingga kependudukan selalu berurusan dengan Pemkot Palembang.
"Dari hasil pertemuan hari ini yang kita lakukan tadi, Pemprov Sumsel menjanjikan waktu satu bulan untuk mediasi kedua Pemda. Maka kita akan tunggu janji itu sampai 21 Agustus. Jika tidak ada kejelasan, kami akan terus melanjutkan demo sebulan sekali," jelas dia.
3. Pemprov Sumsel janji fasilitasi pertemuan pemkot dan pemkab
Warga Tegal Binangun Berdemontrasi di Kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Sementara itu, Kabag Batas Wilayah OTDA Setda Sumsel, Midrol Firoza mengatakan, koordinasi sudah dilakukan dan masih dalam proses. Pihaknya meminta waktu kepada masyarakat untuk menunggu hasil mediasi yang akan dilakukan Pemda Sumsel.
"Kami sebagai fasilitator, kami fasilitasi dan tetap dilaksanakan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," tutup dia.
Baca Juga: Warga Tegal Binangun Desak Masuk Palembang atau Golput Pemilu 2024
