Perusahaan di Muba Wajib Bayar Penuh THR, Berikut Rumus Perhitungannya

Menurut Herryandi, rincian ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan hitungan dan dapat dipatuhi oleh perusahaan.

"Kami minta seluruh perusahaan di Muba disiplin. THR wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegasnya.

Adapun cara perhitungan THR bagi berbagai kategori pekerja sesuai poin-poin dalam SE tersebut yakni:

1. Pekerja Harian Lepas (Freelance).
   Masa kerja lebih dari 12 bulan: Upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Masa Kerja kurang dari 12 Bulan: Upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

2. Pekerja dengan satuan hasil
   Bagi pekerja yang upahnya tergantung pada hasil produksi, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

3. Bagi yang mempunyai masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja per 12 bulan dikali 1 bulan upah.

4. Aturan perusahaan yang lebih tinggi

Jika Perjanjian Kerja (PK) atau Peraturan Perusahaan (PP) menetapkan nilai THR lebih besar dari ketentuan pemerintah, maka perusahaan wajib membayar sesuai nilai yang lebih tinggi tersebut.

Selain itu, Disnakertrans Muba kembali mengingatkan PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker No. 6 Tahun 2016 terkait sanksi untuk perusahaan yang bandel. Apabila perusahaan terbukti terlambat membayar THR melampaui batas waktu H-7, maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar.

"Kami berharap seluruh perusahaan di Muba menjaga kondusivitas dengan membayar THR tepat waktu. Ini bukan sekadar kewajiban regulasi, tapi bentuk apresiasi atas dedikasi pekerja dalam memajukan ekonomi daerah," jelas Herryandi

Menindaklanjuti arahan pusat, Disnakertrans Muba telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Layanan Konsultasi & Aduan: Disnakertrans Muba membuka Posko Satuan Tugas (Satgas) THR 2026 untuk melayani konsultasi maupun pengaduan terkait kendala pembayaran THR melalui No. Wa Bidang HI +62 813-6690-0084.

2. Laporan Pengaduan Kementerian Tenaga Kerja RI Akses Digital: Selain datang langsung, pekerja dapat melaporkan keluhan secara daring melalui laman resmi https://poskothr.kemnaker.go.id.