Pengamat Nilai B50 Harus Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit Sumsel

- Kebijakan B50 dinilai sebagai momentum penting bagi Sumsel untuk memperkuat industri sawit dan meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sekadar menaikkan harga CPO atau TBS.
- Rudi Arpian menekankan perlunya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat agar produktivitas kebun rakyat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional.
- Pemerintah didorong mempercepat hilirisasi industri sawit di Sumsel agar daerah tidak hanya jadi penghasil CPO, tapi juga pusat produksi produk turunan bernilai tambah tinggi.
Palembang, IDN Times - Kebijakan mandatori B50 dinilai menjadi momentum bagi Sumatra Selatan (Sumsel) untuk memperkuat industri sawit. Pengamat perkebunan Rudi Arpian menilai, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari kenaikan harga tandan buah segar (TBS), melainkan harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
"Keberhasilan B50 tidak boleh hanya diukur dari naiknya harga CPO atau TBS. Tolok ukur yang paling penting adalah apakah petani sawit benar-benar memperoleh peningkatan kesejahteraan dari kebijakan ini," ungkap Rudi Arpian, Sabtu (4/7/2026).
1. Sumsel jadi daerah yang diuntungkan adanya B50

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan, Sumsel memproduksi sekitar 4,2 juta ton CPO per tahun atau sekitar 8,5 persen dari total produksi nasional. Selama ini, sebagian besar produksi masih bergantung pada pasar ekspor sehingga harga sawit di tingkat petani sangat dipengaruhi dinamika pasar global.
Menurut Rudi, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan biodiesel nasional sehingga penyerapan CPO di pasar domestik ikut bertambah. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat pasar dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap permintaan ekspor.
"Sumsel memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah yang paling diuntungkan dari implementasi B50 karena merupakan sentra produksi sawit nasional. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan memperkuat industri hilir, bukan hanya menjual bahan baku," jelasnya.
2. Pemerintah perlu lakukan peremajaan sawit

Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar manfaat B50 benar-benar dirasakan petani. Salah satunya adalah produktivitas kebun rakyat yang masih lebih rendah dibandingkan perkebunan besar.
Untuk itu, dirinya mendorong percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar tanaman sawit yang sudah tua dapat diganti dengan bibit unggul sesuai target untuk industri.
"PSR harus dipercepat. Tanpa peningkatan produktivitas kebun rakyat, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku yang terus meningkat," jelasnya.
3. Hilirisasi perlu dipercepat untuk kebutuhan dalam negeri

Tak hanya itu, Rudi juga mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi industri sawit di Sumsel. Menurutnya, daerah tidak cukup hanya menjadi penghasil CPO, tetapi juga harus mampu mengembangkan industri biodiesel, oleokimia, minyak goreng, hingga berbagai produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"B50 harus menjadi proyek energi nasional sekaligus proyek kesejahteraan rakyat. Ketika industri berkembang, nilai tambah dinikmati di dalam negeri, dan petani ikut sejahtera, di situlah kebijakan ini bisa disebut berhasil," ungkapnya.




















