Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pemprov Sumsel Tunjuk Sumarni Jadi Plt Bupati Muara Enim Pasca OTT
Plt Bupati Muara Enim Sumarni (IDN Times/Rangga Erfizal)
  • Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, resmi ditunjuk Pemprov Sumsel sebagai Plt Bupati menggantikan Edison yang terjaring OTT KPK.
  • Sumarni menegaskan pemerintahan dan pembangunan di Muara Enim tetap berjalan normal serta meminta semua pihak menghormati proses hukum.
  • KPK menangkap sepuluh orang dalam OTT terkait dugaan korupsi, termasuk Bupati Muara Enim Edison dan beberapa pihak swasta.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim setelah Bupati Muara Enim, Edison, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai menerima surat penunjukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Sumarni menegaskan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim akan tetap berjalan seperti biasa.

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak berhenti dan tetap berjalan sesuai visi dan misi yang telah kami susun bersama," ungkap Sumarni di Palembang, Rabu (10/6/2026).

1. Minta kedepankan azas praduga tak bersalah dari kasus OTT bupati

Plt Bupati Muara Enim Sumarni (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sumarni menjelaskan, dirinya akan menjalankan roda pemerintahan menggantikan posisi Edison sementara waktu sampai perkara hukum selesai. Dirinya meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan," jelasnya.

2. Berharap pemerintahan tidak terkotak-kotak pasca OTT

Gubernur Sumsel bersama Plt Bupati Muara Enim Sumarni (IDN Times/Rangga Erfizal)

Dirinya berharap masyarakat Muara Enim dapat tetap tenang menjaga kekondusifan daerah meski terdapat kasus hukum yang menjerat kepala daerahnya. Ia menegaskan persoalan hukum yang menjerat kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan.

"Kami mengajak semua pihak tetap tenang dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Bersama seluruh OPD, kami tidak akan terkotak-kotak. Pemerintahan harus tetap berjalan karena persoalan yang terjadi merupakan persoalan personal," jelasnya.

3. Bupati Muara Enim kena OTT

Apel pagi Pemkab Muara Enim (Dok: Pemkab Muara Enim)

Diberitakan sebelumnya, Bupati Muara Enim Edison ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dalam unggahan Pemkab Muara Enim, Edison sempat melakukan kegiatan apel di kantor Bupati Muara Enim sebelum ditangkap penyidik KPK.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel hari ini," ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada IDN Times, Senin (8/6/2026).

Budi menyebut, dalam OTT yang dilakukan KPK hari ini pihaknya menangkap lima orang dari unsur pemkab Muara Enim. Sementara lima orang lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah didalami penyidik.

"Salah satu yang ditangkap di antaranya merupakan Bupati Muara Enim," jelasnya.

Editorial Team

Related Article