Pemprov Sumsel Evaluasi Operasional SPBU, Pertimbangkan Buka 24 Jam

Deru menjelaskan, pemerintah tidak hanya akan melihat persoalan antrean dari sisi kuota BBM subsidi. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem distribusi, pola operasional SPBU, hingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

Deru menjelaskan, kondisi operasional SPBU di Sumsel saat ini tidak seragam. Dari total 164 SPBU yang tersebar di Sumsel, sebanyak 48 SPBU berada di Kota Palembang. Namun, tidak semuanya melayani penjualan biosolar subsidi.

"Ada yang memang tidak dipasok biosolar atau pemilik SPBU tidak menerima pasokan. Ada juga yang buka 24 jam, ada yang tidak. Kemudian ada juga yang diatur jam pengisiannya mulai pukul 21.00 sampai 05.00 pagi," ujarnya.

Perbedaan pola operasional tersebut akan menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah. Menurut Deru, jika setelah seluruh faktor dianalisis ternyata aturan yang berlaku justru menjadi penghambat distribusi, maka pemerintah siap melakukan penyesuaian.

Ia bahkan mengungkapkan opsi kebijakan yang lebih ekstrem, yakni meminta SPBU yang melayani biosolar subsidi untuk beroperasi selama 24 jam dengan dukungan pasokan BBM yang memadai.

"Kalaupun kebijakan ekstrem, kita minta SPBU itu buka 24 jam terus dan dipasok biosolar," katanya.

Menurut Deru, perubahan kebijakan tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah terlebih dahulu akan melihat fakta di lapangan agar solusi yang diterapkan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Selain mengevaluasi jam operasional SPBU, pemerintah juga akan melihat efektivitas rantai pasok biosolar, durasi pengisian kendaraan, hingga mekanisme pelayanan di SPBU. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dibahas bersama Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya sebelum diputuskan menjadi kebijakan.