Pembangunan Sekolah Rakyat Palembang Tunggu Sertifikasi Lahan dari BPN

30 Mar 2026, 19:39 WIB

Feny Maulia Agustin

Pembangunan Sekolah Rakyat Palembang Tunggu Sertifikasi Lahan dari BPN

Wali Kota Palembang Ratu Dewa (Dok. Kominfo Palembang)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pembangunan Sekolah Rakyat Palembang masih menunggu sertifikasi lahan dari BPN meski lokasi dan pendanaan sudah siap.
Lahan sekolah mencakup area milik Pemprov Sumsel dan Lanud, dengan luas sekitar 8 hektare di belakang Asrama Haji Palembang.
BPN Palembang menargetkan penyelesaian 180 sertifikat aset Pemkot tahun 2026, termasuk lahan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Palembang masih menunggu penyelesaian sertifikasi lahan dari Badan Pertanahan Nasional sebelum proses konstruksi dapat dimulai.
Who?
Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Dhona Fiermansyah Lubis, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, dan pihak Lanud TNI AU terlibat dalam proses ini.
Where?
Lokasi pembangunan berada di belakang Asrama Haji Palembang dengan luas lahan sekitar 8 hektare yang sebagian merupakan aset pemerintah provinsi dan kawasan Lanud TNI AU.
When?
Pernyataan disampaikan pada Senin, 30 Maret 2026. Proses sertifikasi lahan masih berlangsung hingga saat ini tanpa kepastian waktu penyelesaian.
Why?
Pembangunan tertunda karena lahan yang akan digunakan belum memiliki sertifikat resmi dari BPN dan bukan merupakan aset milik Pemerintah Kota Palembang.
How?
Pemerintah kota telah berkoordinasi dengan BPN, pemerintah provinsi, dan markas besar Lanud untuk mempercepat penyerahan serta penyelesaian administrasi sertifikasi lahan tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Di Palembang mau dibangun Sekolah Rakyat baru, tapi belum bisa mulai karena masih nunggu surat tanah dari BPN. Wali Kota namanya Pak Ratu Dewa bilang tanahnya sudah ada di belakang Asrama Haji. Tanah itu punya provinsi dan TNI, jadi harus disertifikasi dulu. BPN lagi kerja urus banyak surat tanah lain juga.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Meskipun pembangunan Sekolah Rakyat Palembang masih menunggu sertifikasi lahan dari BPN, proses ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan TNI. Dengan lahan sudah tersedia dan dana siap digunakan, langkah administrasi yang sedang berjalan mencerminkan komitmen untuk memastikan pembangunan dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto masih menunggu administrasi berupa sertifikasi lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kita menunggu dari BPN (sertifikasi) secara resmi. Untuk lahan kita sudah dapatkan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

1. Sebut dana pembangunan sekolah rakyat sudah tersedia

Pembangunan calon Sekolah Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Nglames, Madiun dikebut. IDN Times/Riyanto.

Dewa menyampaikan, proses administrasi masih bergulir karena lahan yang akan dibangun sekolah rakyat bukan aset pemerintah kota. Namun, milik pemerintah provinsi serta milik kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).

"Pemkot ini asetnya terbatas. Lahan sudah ada, pembangunan tinggal nunggu clean (sertifikasi BPN) kalau dana juga sudah tersedia," kata dia.

2. Sekolah rakyat di Palembang akan dibangun di lahan 8 hektare

Bus Sekolah Rakyat bantuan Kementerian Perhubungan RI tiba di Kantor Dishub Makassar, Senin (15/12/2025). (Dok. Pemkot Makassar)

Terkait penggunaan lahan Lanud untuk membangun sekolah rakyat lanjut Dewa, pemerintah kota juga telah bertemu langsung dengan pihak Mabes TNI Lanud sekaligus sudah bertemu dengan pemerintah provinsi Sumatra Selatan.

"Tinggal percepatan penyerahan dalam sertifikasi saja," jelasnya.

Sementara soal bagaimana pola penggunaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ke depan, Dewa mengaku belum membahas sistemnya lebih lanjut. Apakah nanti kawasan itu menjadi hibah atau sistem pinjam pakai.

"Lokasi tepatnya di belakang Asrama Haji Palembang, total luas tanahnya 8 hektare," kata Dewa.

3. BPN sebut tak hanya fokus mengurus sertifikasi lahan sekolah rakyat

Dok. Sekolah Rakyat

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Dhona Fiermansyah Lubis, menambahkan, saat ini BPN tidak hanya fokus mengurus sertifikasi lahan yang akan dibangun untuk sekolah rakyat. Sebab BPN juga menargetkan penyelesaian 180 sertifikasi aset milik Pemkot sepanjang tahun 2026.

Ia menyebutkan bahwa prioritas utama adalah aset yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Fokus kami adalah aset-aset strategis seperti sekolah dan puskesmas. Target 180 sertifikat ini bisa tercapai selama tidak ada sengketa atau klaim dari pihak lain,” jelas dia.

Dhona juga mengakui, dalam proses administrasi BPN mengalami sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait penentuan batas lahan pada aset-aset lama soal penentuan patok batas.