MUI dan FKUB Sumsel Usulkan Perwali Pencegahan LGBTQ di Palembang

Badaruddin mengatakan, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait upaya pencegahan perilaku LGBTQ. Ia menilai, praktik tersebut tidak dapat ditoleransi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan.

"Dosanya sangat besar, LGBT harus dihancurkan. Bukan hanya di Palembang saja, tapi juga harus di provinsi dan nasional. Soal penyiaran juga ada Undang-Undang yang sudah jelas," jelasnya.

Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai larangan LGBTQ. Dia berharap, UU dan fatwa tersebut untuk kembali dibahas dan dijalankan kembali.

"Karena keberadaan kaum pelangi tersebut sudah sangat meresahkan di kalangan masyarakat," jelasnya.

Senada, Ketua Yayasan Kawan Lamo Galo Palembang M Fitriansyah menjelaskan, FGD Tolak LGBTQ ini merupakan hasil inisiasi dari keresahan anggota dan para aktivis akan keberadaan LGBTQ yang sudah menyebar luas dan terkesan dibiarkan mewabah di Kota Palembang.

"Kita punya generasi ke depan, ada kawan-kawan mahasiswa. Umur 20 tahunan yang banyak tertular. Inilah yang jadi keresahan kita. Di sini ada organisasi mahasiswa dan komunitas yang mendukung acara ini," jelasnya.

Dirinya berharap, diskusi ini mampu menjadi satu kebijakan daerah lewat Perwali yang menolak keberadaan kelompok LGBTQ. "Kita akan teruskan ke provinsi dan mendukung MUI di tingkat nasional agar segera membubarkan LGBT di Indonesia. Semoga apa yang menjadi tujuan kita, bisa terwujud sesegera mungkin," jelasnya.