Gubernur Sumsel Bentuk Satgas Pengawasan SPBU, Cegah Antrean BBM

Deru menjelaskan, dirinya telah bertemu pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan pemenuhan kuota BBM subsidi di Sumsel berjalan adil. Pihaknya bahkan telah mengusulkan agar alokasi kuota solar subsidi dibagi secara rinci mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota hingga ke tingkat SPBU.

"Kami sudah meminta BPH Migas karena selama ini kuota dibagi berjenjang, mulai dari nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota. Ke depan, kami minta kuota provinsi langsung di-breakdown ke SPBU yang bermasalah," jelasnya.

Deru meminta kepada BPH Migas untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM. Dirinya meyakini bahwa kuota BBM bersubsidi tidak cukup hanya dilakukan pemetaan karena situasinya selalu berulang.

"Artinya soal kuota tadi saya sudah berkoordinasi dengan BPH Migas karena ada SPBU yang tidak mau menerima kuota subsidi karena ada mafia BBM di lapangan ini," jelasnya.

Tak hanya itu saja, Deru menegaskan penambahan kuota solar subsidi difokuskan pada SPBU yang mengalami antrean panjang, terutama di jalur logistik, dengan dukungan dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar tambahan alokasi tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

"Untuk jalur logistik, kami meminta penambahan kuota diberikan kepada SPBU yang memang mengalami antrean, tentu dengan dukungan dari kepala daerah. Jangan sampai sudah minta tambahan alokasi, tetapi justru diselewengkan," jelasnya.

Menurutnya, jika penambahan kuota di tingkat provinsi belum memungkinkan, maka penyesuaian masih bisa dilakukan di tingkat kabupaten/kota maupun SPBU. Apabila kebutuhan kuota provinsi belum mencukupi hingga akhir tahun, pihaknya akan kembali mengajukan tambahan kepada pemerintah pusat.

"Kalau kebutuhan kuota provinsi masih kurang sampai akhir tahun, ya kita minta tambahan lagi ke pemerintah pusat," jelasnya.