308 Dapur MBG Sumsel Terancam Ditutup karena Tak Bersertifikat Laik

01 Mar 2026, 11:18 WIB

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. Sony Sonjaya (tengah) Dok. IDN Times

Intinya Sih

Sebanyak 308 SPPG di Sumsel terancam dihentikan operasionalnya karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sesuai instruksi Badan Gizi Nasional.
Program MBG di Sumsel melibatkan 708 penyedia dapur dengan anggaran harian sekitar Rp28,5 miliar, termasuk biaya bahan pokok, relawan, dan insentif.
BGN menegaskan akan menindak tegas pelanggaran SOP serta terus melakukan konsolidasi daerah agar program MBG berjalan efektif dan transparan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Sebanyak 308 penyedia dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatra Selatan terancam tutup dan setop operasional sementara karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai intruksi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepada seluruh mitra (SPPG), dalam 30 hari setelah dinyatakan operasional harus sudah mendaftar proses mendapatkan SLHS ke Dinas Kesehatan. Apabila dalam 30 hari belum juga mendaftar, maka kami akan memberikan suspensi--penghentian sementara--sampai mitra mendapatkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat," ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. Sony Sonjaya, saat konferensi pers rapat konsolidasi MBG bersama Pemprov Sumsel, Yayasan, Mitra Se-Sumsel di Palembang, 28 Februari 2026.

1. Palembang jadi lokasi terbanyak menggelontorkan dana MBG

Ilustrasi MBG. (IDN Times/Putra Bali Mula

Tercatat ada sekitar 308 SPPG di Sumsel yang belum memiliki sertifikat laik. Angka itu mengacu jumlah penerima MBG di angka 1.909.425 orang se-Sumsel dari total 708 penyedia dapur. Sementara dari data yang didapatkan BGN, baru ada sekitar 400 SPPG yant nemiliki SLHS.

Berdasarkan data BGN, terdapat total 708 SPPG di Sumsel dengan jumlah penerima manfaat mencapai 1.909.425 orang. Namun tercatat baru 400 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sisa 308 SPPG lainnya beroperasi tanpa mengantongi SLHS.

Berdasarkan rincian pengeluaran dari jumlah penerima manfaat MBG di Sumsel, dalam seharinya program MBG membutuhkan anggaran Rp28,568 miliar. Pengeluaran itu termasuk anggaran operasional harian mencakup 33.276 relawan MBG dengan total honor Rp3,327 miliar dan biaya lain mencapai Rp3,044 miliar.

Selanjutnya, termasuk pembelian bahan pokok Rp17,948 miliar dan insentif harian total berjumlah Rp4,428 miliar. Terhitung dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, Palembang memakan anggaran hingga Rp7,502 miliar per harinya.

Palembang menjadi daerah terbanyak menggelontorka anggaran MBG karena kota ini memiliki penerima manfaat terbanyak di Sumsel, yakni berjumlah 498.103 orang. Di Palembang terdapat 188 SPPG yang beroperasional dan menaungi 8.836 orang relawan.

2. SPPG yang lalai akan dihentikan sementara sampai melakukan perbaikan

Ilustrasi dapur MBG (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Berdasarkan data yang dimiliki BGN, biaya modal yang harus dikeluarkan dalam penyelesaian pembangunan satu dapur penyedia atau lokasi SPPG membutuhkan dana rata-rata Rp800 juta hingga Rp2 miliar.

Menurut Sony, dengan biaya yang terbilang tinggi dalam proses pengerjaan program prioritas tersebut, tim BGN menjanjikan kerja nyata dengan komitmen memantau program agar tidak terjadi penyimpangan.

Dia menegaskan, langkah ini diharapkan menjadi sarana kontrol publik agar tidak terjadi kecurangan harga maupun kualitas bahan pangan. Bila ada SPPG yang tidak menyediakan menu MBG sesuai dengan nilai dari BGN, maka setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hasil investigasi.

"Jika ditemukan kelalaian atau dugaan pelanggaran SOP, operasional SPPG dapat disuspensi sementara hingga perbaikan dilakukan," kata dia.

3. Klaim program MBG di Sumsel terdistribusi baik dan angka kasus menonjol turun

Aktivitas di salah satu dapur MBG Palembang (Dok. Kominfo Palembang)

Intinya, lanjut Sony, sanksi dari setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hasil investigasi.

BGN konsisten memantau ke daerah dan melakukan konsolidasi agar program prioritas Presiden Prabowo ini berjalan baik. Konsolidasi bertujuan untuk menyamakan persepsi, pemahaman, serta mempertegas misi dan langkah strategis agar program MBG efektif.

Dia menyampaikan, konsolidasi program MBG di tiap daerah dibangun untuk membentuk persensi dan pemahaman yang sejalan. Dalam kegiatan itu juga melibatkan semua mitra BGN, berbagai SPPPG, serta menghadirkan satgas di tiap kabupaten/kota.

"Dengan berkumpulnya unsur-unsur tersebut diharapkan ada kesamaan pemahaman kesamaan misi. Kesamaan langkah sehingga program MBG ini betul-betul konsultatif dan mencapai tujuan," jelasnya.

Sony mengklaim, dari pengecekan program MBG di Sumsel, daerah ini disebut memiliki sisi positif lebih dominan. Karena Sumsel mampu mempercepat distribusi sekaligus mendukung perekonomian lokal lewat MBG. Ia juga menyebut bahwa mengklaim jumlah kejadian menonjol (diduga keracunan) terkait konsumsi MBG di Sumsel sudah turun.