Tahapan Pilkada Serentak Terganggu COVID-19, KPU Sumsel Tunggu Perppu

Kelly mengungkapkan, yang berhak mengatur mundur atau tidaknya pelaksanaan Pemilu hanya pemerintah, melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) yang sudah ditetapkan. KPU sebagai pelaksana tugas Pemilu, hanya mengatur pelaksanaan teknisnya saja.

"Kami tidak dalam kapasitas pengambil keputusan mengenai pergantian hari H Pilkada," ungkap dia.

Kelly menerangkan, KPU Sumsel telah mengimbau agar seluruh KPU di 7 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Sumsel untuk menunda sebagian proses tahapan Pilkada, sesuai amanat surat edaran nomor 8 tahun 2020 dan surat keputusan nomor 179 tahun 2020.

Dalam surat keputusan tersebut, bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan darurat bencana.

"Beberapa proses tahapan Pilkada terpaksa kita tunda, sesuai surat edaran dan keputusan KPU RI," terang dia.

Kelly melanjutkan, KPU Sumsel juga baru melantik badan ad hoc PPS pada 22 Maret lalu dan KPU Sumsel tidak mengambil opsi penundaan pelantikan tersebut, mengingat pelantikan dilakukan di wilayah masing-masing dan per kecamatan.

"Hal yang terpaksa kita tunda ini adalah verifikasi faktual calon perorangan, yang hingga saat ini calon perorangan baru sampai verifikasi administrasi. Kemudian penundaan pelantikan petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP), yang artinya pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih juga akan mundur," tandas dia.