Siap-siap, Sepeda di Palembang Bakal Dipungut Pajak

Aturan peneng sebenarnya diterapkan pada masa pemerintahan kolonial, dan dilanjutkan pada pemerintahan Jepang hingga awal kemerdekaan. Sebelumnya, peneng merupakan plombir atau lempengan logam yang diukir sesuai dengan bentuk kota. Bergulirnya waktu, bentuknya menjadi stiker alias peneng.

Sistem penerapan peneng pada masa itu dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Proses pembayaran kebijakan tersebut dengan cara menukar stiker kecil yang bernilai uang. Maksudnya, tiap pergantian stiker lama dan baru diharga Rp5-10 .

"Kalau ada pajak sepeda sifatnya retribusi, bakal menjadi pembicaraan dengan Dishub Palembang. Kita lihat dulu apakah fenomena ini bersifat permanen atau hanya musim-musiman, takutnya ini tidak lama," kata dia.

Kemungkinan penerapan pajak sepeda di Palembang juga didorong dengan aktivitas masyarakat yang mulai aktif bersepeda di jalan raya. BPPD Palembang melihat potensi besar dari pajak sepeda untuk menambah pendapatan daerah.

"Contohnya dulu becak saja ada retribusinya. Sepeda juga dulu ada, tapi harus dilihat dulu aturannya," jelas Sulaiman.

Ia melanjutkan, penarikan retribusi atau pajak sepeda tidak bisa dilakukan sembarangan, karena sistem pemberian pajak harus melalui evaluasi, dan bakal dilihat sesuai klasifikasinya, sama halnya seperti kendaraan bermotor.

"Kalau untuk pajak sepeda mungkin kita klasifikasi berdasarkan harga. Kalau sepedanya murah mungkin pajaknya kecil, tapi kalau sepedanya mahal maka pajaknya juga berbeda," ujarnya.

Apabila pajak sepeda diterapkan, terang Sulaiman, Pemkot Palembang pun dapat menyediakan parkir khusus sepeda, dan hasilnya juga bisa menjadi pendapatan tambahan untuk pembangunan daerah.

"Mudah-mudahan ini bertahan terus, jangan seperti batu akik. Karena cukup banyak potensi pajak bisa digali untuk menambah PAD, tapi gara-gara COVID-19 ini kita tidak bisa bergerak. Mungkin setelah COVID-19 ada potensi pajak baru," tandas dia.