Serapan Dana COVID-19 Palembang Minim, Pengamat Sebut Pemkot Lamban

Menurutnya, kesalahan fatal yang dilakukan Pemkot Palembang sudah terjadi sejak kasus pertama COVID-19. Pasca konfirmasi positif pertama di Palembang, Pemkot seharusnya langsung melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tetapi faktanya Pemkot memerlukan butuh waktu cukup lama untuk membuat kebijakan, sehingga pelaksanaannya dinilai Adriyan kurang tepat.

"Ini masuk kategori tidak efektif, sekarang pemerintah tidak bisa mengendalikan lagi (kenaikan kasus COVID-19) karena faktor lamban dimulainya PSBB sehingga cost (anggaran COVID-19) meningkat dan langkah antisipasi tidak jelas," kata dia.

Selain itu kata Adriyan, pemerintah yang "diancam" oleh KPK memunculkan masalah psikologis. Ketakutan mengeluarkan dana muncul. Pemkot Palembang katanya tidak bisa mengatasi penggunaan anggaran yang dialihkan ke kondisi darurat atau kasus mitigasi.

"Karena ada pengeluaran yang tidak direncanakan, maka kasus sederhana berdampak besar di kesehatan. Contoh sempat adanya fasilitas swab yang kekurangan, ini karena Pemkot tidak memperkirakan kejadian yang berpotensi ada penyimpangan dana," tambahnya.

Adriyan kembali menjelaskan, Pemkot Palembang tampak ragu-ragu mengeluarkan anggaran. Ia mendorong koordinasi dan duduk bersama antara semua stakeholder terkait dan DPRD Palembang membahas penanganan COVID-19.

Pemkot Palembang sebagai implementor katanya seolah memiliki trauma. Mereka dianggap gelisah merencanakan pembagian dana untuk menindaklanjuti masalah COVID-19 dan menganggap keadaan darurat negara jadi momok.

"Penyerapan dana ini bukan kategori ekonomi, kesehatan, dan jaringan sosial saja. Kelengkapan lain juga mestinya masuk, contoh sekarang ada interaksi daring di sekolah, mestinya ada dana pulsa masuk dalam penanganan COVID-19, sebab kategori ini  juga terdampak," jelas Adriyan.

Kemudian faktor COVID-19 membuat kondisi rumah sakit dalam okupansi rendah. Minimnya penyerapan dana dianggap menjadi kesalahan yang disebabkan sistem penganggaran Pemkot tidak memikirkan manajemen transisi dan manajemen mitigasi.

"Pengelolaan manajemen tidak ada dalam rancangan skema anggaran Pemkot Palembang, oleh karena itu manajemen strateginya harus diubah," timpal dia.

Berdasarkan analisa menyeluruh, jelas Adriyan, ia tak hanya menyoroti anggaran percepatan penangan COVID-19 di Palembang. Secara holistik atau pola pikir psikologi, Pemkot Palembang berada dalam kondisi science of crisis.

"Mereka (pemkot) kekurangan wawasan kedaruratan. Padalah penyerapan dana juga menyesuaikan sarana dan prasarana. Apalagi sekarang gugus tugas dibubarkan, masih ada pun (COVID-19) belum terkendali maksimal apalagi sudah tidak ada," jelas dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Ali Sya'ban menambahkan, Pemkot Palembang sudah memiliki kriteria khusus dalam mengeluarkan APBD 2020.

"Mereka harus mengutamakan anggaran kesehatan, ekonomi, jaring pengaman sosial. Terakhir rapat bulan lalu sekitar Rp26 miliar sekian dana terserap. Sekarang artinya ada peningkatan (penyerapan menjadi Rp33 miliar)," tambah dia.

Ali menerangkan, Pemkot Palembang bertanggung jawab langsung terhadap tindak lanjut pengelolaan dan pengaturan anggaran COVID-19. DPRD katanya hanya bisa mengawasi serta menerima informasi ketika ada bencana urgent atau mendadak.

"Hak sepenuhnya di pimpinan daerah. Kami hanya menerima koordinasi. Sebaiknya (diutamakan) kesehatan, baru ekonomi tanpa mengesampingkan hal-hal lain seperti proyek atau kontrak yang sudah terprogram di PUPR," terang dia.

Koordinator FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumsel, Nunik Handayani melanjutkan, serapan anggaran penanganan COVID-19 oleh Pemkot Palembang masih jauh di bawah target pemerintah pusat.

"Karena dari data yang FITRA terima berdasarkan aturan yang ada, mestinya anggaran COVID-19 di Palembang menyentuh Rp1,3 triliun," ujarnya.

Namun persoalannya adalah bagaimana komitmen kepala daerah dalam menangani COVID-19 apakah sesuai aturan dari pusat. Misalnya, Pemkot Palembang memahami Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing dana atau tidak.

"Kemudian apakah mengikuti kebijakan Kemendagri no 20 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19, dalam pasal 2 memprioritaskan antisipasi penangaman dampak dan pasal 4 mengatur langkah, artinya sebelum dianggarkan harusnya Pemkot boleh mengeluarkan dana lebih leluasa," jelas dia.

Dari pendataan FITRA, sambung Nunik, Kota Palembang menerima dana tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Sumsel di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

"Palembang tertinggi menerima dana, tapi Pemkot belum ada keberanian untuk mengeluarkan anggaran. Pemkot belum secara serius dan terlalu santai," sambung dia.

Nunuk menyebut jumlah warga miskin baru dan masyarakat menengah ke bawah semakin meningkat sebagai bukti. Bahkan ada kenaikan cepat di tengah pandemik COVID-19.

"Dibandingkan bantuan Pemkot, bantuan lebih banyak dari swasta dan CSR, kewajiban pemerintah belum maksimal, bila menyoal konteks Jaring Pengaman Sosial," timpalnya.