PSBB Palembang Masih Dikaji, Sebut Sebaran Lokal Masih Terkendali

Dari dua daerah yang masuk zona merah di Sumsel, baru Kota Palembang yang telah mengajukan PSBB kepada Gubernur Sumsel. Meski persetujuan itu menjadi wewenang Menteri Kesehatan (Menkes), namun Yusri berpendapat jika persetujuan PSBB masih harus melihat seberapa parah wilayah tersebut terpapar pandemi.

"Gubernur itu wewenangnya hanya di provinsi, yang mengajukan harus Bupati atau Wali Kota ke Gubernur. Nanti dari Gubernur meminta persetujuan ke pemerintah pusat melalui Menkes," ujar Yusri.

Dalam hal pembatasan, Yusri menilai sebenarnya Sumsel melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menjalankan pembatasan dalam skala lebih kecil. Seperti pembatasan aktivitas belajar bagi siswa di sekolah, dan pekerja kantor untuk bekerja dari rumah.

"Namun secara legalitas dan tertulis harus melewati persetujuan pusat. Apa bila mendapat persetujuan secara legal, maka PSBB bisa dilakukan," beber dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel, Ahmad Rizwan mengungkapkan, tidak ada penambahan kasus pasien positif baru hingga hari ini. Namun untuk jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terus bertambah.

ODP di Sumsel tercatat ada 2.618 orang. Sebanyak 1.936 orang di antaranya selesai pemantauan dan 692 orang sisanya sedang dipantau. Untuk PDP saat ini keseluruhan ada 106 orang, dengan selesai pengawasan 68 orang dan proses pengawasan 38 orang.

"PDP bertambah enam orang hari ini. Sampel yang kita periksa ada 295 orang, dengan catatan terkonfirmasi positif 89 orang," tutup dia.