Palembang, IDN Times - Jelang Pemilu 2024 dan gelaran kampanye, Polda Sumatra Selatan (Sumsel) mengingatkan anggotanya di seluruh kabupaten dan kota untuk menjunjung netralitas. Polda mengancam akan memproses jika ada personel polisi yang ditemukan tidak netral.
"Kalau ada yang melanggar komitmen (netralitas) silakan saja melapor. Tentu laporan itu akan diproses," ungkap Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi, Sabtu (18/11/2023).
Supriadi menerangkan, pelaporan itu terbuka untuk masyarakat dengan disertai bukti yang cukup. Menurutnya netralitas yang ada sangat krusial untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan.
"Dan yang lebih utama bahwa tugas Polri saya kira sama dengan TNI, bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, bangsa, persatuan dan kesatuan," jelas dia.
Supriadi menambahkan, jika sejak tahapan pemilu dimulai pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua tahapan berjalan aman. Termasuk menjaga agar Sumsel tetap menjadi wilayah zero conflict.
"Netralitas Polri tidak diragukan lagi sesuai perintah Kapolri untuk menjaga NKRI," jelas dia.
Kabid humas menyatakan, akan memantau proses pemilu mulai dari pengamanan logistik pemilu, pengamanan TPS, baik ke KPU dan Bawaslu. Adapun proses pengamanan akan dilakukan hingga pengamanan sengketa hasil pemilu yang mungkin terjadi di Mahkamah Konstitusi.
"Kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu. Jadi siapupun presidennya nanti akan menghadapi itu serta bertanggungjawab dengan rakyat," jelas dia.