Palembang, IDN Times- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Iin Irwanto menyatakan, pihaknya terus memantau proses perkembangan Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung 23 September mendatang, meski ada wabah virus Corona (Covid-19).
"Bawaslu RI sudah mengambil kebijakan dan menyusun langkah-langkah menanggapi isu pencegahan COVID-19. Namun tetap mengupayakan pengawasan maksimal jalannya Pilkada serentak," ujar dia, Rabu (18/3).
Iin mengungkapkan, tahapan yang tengah berlangsung saat ini, verifikasi administrasi calon perseorangan, dan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, serta tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
"Sampai saat ini tahapan dan jadwal Pilkada Serentak Tahun 2020 belum ada opsi penundaan, sehingga Bawaslu dalam tugas dan fungsinya akan tetap melakukan pengawasan terhadap tahapan yang berjalan," ungkap dia.
Kemudian, terang Iin, saat ini secara bertahap sedang dilakukan pelantikan terhadap 1.328 Panitia pengawas (Panwas) Kelurahan/Desa yang tersebar di 94 kecamatan, pada 7 kabupaten penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 di Sumsel.
"Kita lakukan proses identifikasi lebih dini, terkait potensi pelanggaran dalam konteks pengawasan. Bawaslu saat ini mengupayakan mengurangi pertemuan secara langsung namun dengan tidak mengurangi substansi dan kinerja pengawasan," terang dia.
Untuk proses pelaporan pada tahapan pemilu, kata Iin, Bawaslu Sumsel tetap menerima laporan secara langsung, ataupun menggunakan sistem media elektronik. Hal itu diambil setelah ada surat edaran Bawaslu RI, untuk pengawasan maupun dalam penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara online.
"Klarifikasi laporan bisa dilakukan tanpa menghadirkan yang bersangkutan ke kantor. Bisa dilakukan melalui WhatsApp, telepon langsung maupun melalui media elektronik lainnya," kata dia.
Sementara, Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana menuturkan, ada perubahan teknis yang dilakukan, mengingat kondisi status di beberapa daerah di Indonesia ditetapkan Kejadian luar biasa (KLB).
Meski Sumsel masih aman, pihaknya tidak mau mengambil risiko, sehingga beberapa pekerjaan dilakukan penyesuaian hingga kondisi wabah meredah.
"Seperti pelantikan PPS dilakukan tidak serentak, tetapi per kecamatan. Sosialisasi Pilkada dilakukan melalui media cetak, elektronik dan online. Launching Pilkada dilakukan paling tidak April, sampai status KLB dicabut. Verifikasi bakal calon perorangan dilakukan dengan proteksi ketat. Sedangkan proses coklit, petugas akan dibekali alat proteksi," tandas dia.