Pengamat Sebut Pemda Harus Bijak Jelang Belajar Tatap Muka

Ia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) kota ataupun provinsi wajib selektif sebelum membuat keputusan. Sebab Pemda harus bertanggung jawab atas risiko yang bakal terjadi.

"Karena pusat memberikan izin dengan tidak lagi melihat zona merah, kuning, ataupun hijau, nah ini berarti pemda harus mempunyai kebijakan sendiri terhadap daerahnya, dengan mempertimbangkan semua yang berkompeten," kata dia.

Lukman mencontohkan, pemda melakukan diskusi dan pertemuan secara khusus membahas semua risiko dan persiapan yang perlu diatur dalam sekolah tatap muka tahun 2021. Atau meminta pendapat pihak-pihak ahli kesehatan, ikatan dokter indonesia, dan stakeholder lain di segala bidang yang terlibat.

Termasuk saran penting dari dinas pendidikan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan orangtua wali murid. Pemda harus bersinergi dengan semua pihak,

"Itu keuntungannya, tapi di sisi lain kalau ada kepala daerah mengambil keputusan sendiri itu berbahaya, kalau misalnya ada seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada," jelasnya.

Sementara untuk persiapan protokol kesehatan di sekolah, lanjut Lukman, pihak sekolah harus benar-benar siap. Sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan, menerapkan wajib memakai masker bagi siswa, atau penerapan sanksi bagi yang melanggar. Lalu menerapkan jaga jarak di ruang kelas, laboratorium, maupun aula sekolah.

"Ini harus betul-betul diperhatikan. Apakah sekolah sudah sanggup melaksanakan prokes, ditambah sekolah harus jalin komunikasi dengan orangtua. Kalau terjadi apa-apa sekolah sudah berkomunikasi. Intinya, jangan ambil keputusan sendiri," tandas dia.