Pemprov Sumsel Klaim Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Sektor Pendidikan

Menurut Edward, anggaran pendidikan telah dibahas sebelumnya tidak akan mengalami perubahan. Pemprov Sumsel akan menyalurkan seluruh anggaran untuk kepentingan perbaikan fasilitas pendidikan, dan bantuan pendidikan hingga kepentingan dana operasional sekolah yang selama ini diberikan seperti tahun sebelumnya.

"Iya, (perbaikan sekolah) tetap jadi prioritas dan tetap sesuai yang sudah diprogramkan," jelas dia.

Edward menjelaskan, saat ini Pemprov Sumsel masih melakukan pendataan anggaran mana saja yang nanti akan dipangkas. Untuk efisiensi tahap awal, pihaknya akan melakukan pemangkasan anggaran yang bersifat administratif seperti pengurangan kegiatan seremonial, Forum Group Discussion (FGD), pengadaan alat tulis kantor (ATK) serta perjalanan dinas.

"Kami telah melakukan antisipasi dan meneruskan instruksi ini ke masing-masing OPD sambil menunggu arahan langsung dari Kemendagri," jelas dia.

Menurutnya, anggaran yang disiapkan untuk pos-pos yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak akan dipangkas. Efisiensi ini dimaksud untuk menghemat anggaran sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti perbaikan jalan hingga perbaikan sekolah tidak akan terkena dampak.

"Pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat akan tetap dilaksanakan seperti perencanaan awal. Efisiensi ini hanya bersifat administratif dengan fokus penghematan anggaran," jelas dia.

Senada, Plt Kadisdik Sumsel Awaluddin memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pos-pos krusial dalam dunia pendidikan seperti gaji guru, dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos), beasiswa hingga perbaikan sekolah. Pihaknya menilai efisiensi hanya dilakukan untuk perjalanan dinas sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pendidikan tidak akan terdampak.

"Sesuai arahan pemerintah pusat soal efisiensi yang terkendala dampak adalah perjalanan dinas, dan mengurangi kegiatan bersifat seremonial," ungkap Awaluddin.

Ditengah langkah efisiensi anggaran, Disdik memastikan pembenahan di seluruh sektor termasuk perbaikan sekolah hingga pendistribusian guru. Disdik Sumsel tidak menampik adanya kekurangan guru di Sumsel namun mereka tetap memastikan pemerataan dapat terus dilakukan.

"Secara umum relatif kita masih kekurangan (guru) tetapi tidak banyak. Sejauh ini masih menjadi masalah itu, pendistribusiannya yang belum merata.

Awalluddin mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Sumsel, Disdik membenahi manajemen distribusi terhadap guru berstatus ASN, PPPK, dan honorer. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumsel, pihaknya membatasi guru-guru ASN untuk mengajukan mutasi utamanya mereka yang akan pindah ke Palembang.

"Tiga tahun terakhir tidak ada mutasi dari luar kota menuju Palembang. Hal ini dilakukan setelah ada SE gubernur yang ditujukan agar pemerataan guru dapat terjadi sehingga tidak ada lagi penumpukan guru di kota," jelas dia.

Selain mengandalkan guru ASN, Disdik Sumsel juga terus membuka pendaftaran guru PPPK untuk menjaring guru-guru di daerah. Kebanyakan mereka yang mengikuti seleksi guru PPPK adalah tenaga honorer yang telah mengabdikan diri dalam tugas sebagai pendidik.

Pada 2024, Pemprov Sumsel membuka formasi PPPK guru SMA sebanyak 98 lowongan. Sedangkan pada 2023 ada sekitar 914 tenaga pendidik yang dikukuhkan.

"Mereka yang lolos seleksi PPPK kebanyakan masih diperlukan oleh sekolah lamanya sehingga tidak serta merta yang lulus dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya. Kita masih menunggu teknisnya mengenai guru PPPK ini dari pusat," jelas dia.

Awalluddin mengungkapkan, ke depan pihaknya tak lagi akan menerima honorer untuk tenaga pendidik, melainkan bakal diarahkan mengikuti seleksi PPPK. Seleksi ini diharapkan mampu menjawab persoalan kekurangan guru di Sumsel.

"Inilah manajemen yang sedang kita tata dan ditutupi dengan diangkatnya guru-guru PPPK," jelas dia.