Pemerintah Sebut Digitalisasi Subsidi Dibuat Agar Tepat Sasaran

Yusuf menjelaskan, problem subsidi tak tepat sasaran ini telah berlangsung lama. Pemerintah harus menanggung beban subsidi dari penjualan yang tak tepat sasaran.

Dirinya mencontohkan, harga pPertalite dijual Rp7.000 per liter. Jika tak disubsidi, harga Pertalite bisa mencapai Rp31.000 per liter di pasaran.

"Perbedaan subsidi dan non subsidi jelas jauh. Selama ini subsidi kita banyak diberikan dalam bentuk barang seperti LPG, bensin, hingga minyak goreng. Ke depan diharapkan tidak lagi dalam bentuk barang tapi ke perorangan yang berhak," ungkap dia.

Yusuf mengakui, kebijakan digitalisasi subsidi memang perlu dievaluasi. Dari diskusi bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru, dirinya mendapat masukan mengenai kendala-kendala untuk menerapkan kebijakan tersebut di daerah.

Digitalisasi subsidi harus didukung oleh kesiapan masyarakat dan infrastruktur di daerah. Bentuk masukan inilah yang nantinya menjadi pertimbangan pusat untuk menentukan arah kebijakan.

"Tidak semua orang yang berhak mendapat subsidi memiliki handphone dan mengakses subsidi. Setiap kebijakan tidak ada yang sempurna, perlu evaluasi. Kalau di kota seperti Palembang gak masalah, Insya Allah masih bisa dilakukan. Kalau di kampung-kampung, kendalanya bertambah karena ada daerah yang masih kesulitan sinyal," jelas dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengakui kebijakan digitalisasi subsidi untuk menindak kecurangan yang mungkin terjadi. Banyak penerima subsidi yang tak tepat sasaran menjadi alasan kuat pemerintah mengusung digitalisasi subsidi.

"Tetapi kita harus juga akui tidak semua penerima subsidi mampu memiliki Android. Hardware-nya tidak ada, bagaimana cara aksesnya," ujar dia.

Pemprov Sumsel mendukung gerakan digitalisasi subsidi dengan mengedukasi masyarakat. Dirinya optimis digitalisasi subsidi bisa dijalankan agar tak ada lagi ketimpangan subsidi.

"Digitalisasi subsidi belum terbiasa, bukan tidak bisa kita lakukan," jelas dia.

Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Didik Agung Widjanarko, akan menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai digitalisasi subsidi yang menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah perlu pengawasan dari KPK sesuai tupoksi untuk menghindari kecurangan dan potensi korupsi.

"KPK bekerja sesuai tupoksi, pencegahan dan penindakan korupsi. Kajian dari KPK akan menjadi masukan pemerintah pusat. Jika KPK menemukan ada ruang korupsi, maka akan ada masukan agar kebijakan bisa berubah atau digantikan kebijakan baru," jelasnya.