Mantan Dirut PTBA Dituntut 19 Tahun Penjara Kasus Akuisisi Saham

Jaksa menambahkan tak hanya Milawarma tapi terdakwa lain yakni mantan Direktur PT SBS, Raden Tjahyono Imawan, turut mendapat jumlah tuntutan yang sama yakni 19 tahun penjara. Tjahyono juga dianggap patut mendapatkan pidana denda yang sama sebesar Rp750 juta.

"Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp162 Miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar selambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita. Jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara 9 tahun 3 bulan," jelas dia.

JPU juga membacakan tuntutan untuk tiga terdakwa lain, yakni mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Anung Dri Prasetya; Ketua Tim Akuisisi Jasa Pertambangan PTBA, Saiful Islam; Analis Bisnis Madya PTBA periode 2012-2016 sekaligus Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Pertambangan l, Nurtima Tobing.

Ketiga terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan membayar pidana denda Rp750 juta subsider enam bulan penjara.

"Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Nurtima Tobing dan Syaiful Islam dituntut 18 tahun penjara. Sedangkan tersangka Anung Dri Prasetya dituntut pidana 18 tahun 6 bulan," jelas dia.

Hermansyah mengatakan, dalam persidangan yang berlangsung sejak Oktober 2023 tersebut telah menghadirkan 31 saksi. Dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa, pihak penuntut umum menyebut proses akuisisi saham PT SBS tidak dilakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk menilai layak atau tidaknya perusahaan diakuisisi.

"Feasibility study atau studi kelayakan dalam mengakuisisi saham adalah hal wajib dilakukan oleh perusahaan BUMN untuk melakukan rencana perusahaan. Namun dalam persidangan diketahui PTBA tidak membuat rencana secara spesifik untuk mengakuisisi PT SBS," ungkap dia.

Tuntutan yang diberikan kepada kelima terdakwa dinilai tak ada yang meringankan, karena tidak mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi. Selama persidangan, kelima terdakwa dianggap tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, ditambah tidak menyesali perbuatannya.

"Perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap bisnis BUMN, yang seharusnya dapat menunjang dan mengembangkan perekonomian negara," tutup dia.