Palembang, IDN Times - Politik transaksional Pilkada Serentak 2024 diperkirakan masih akan masif terjadi. Penggunaan politik uang akan menjadi cara terakhir dari paslon kepala daerah dalam meraup suara pemilih.
"Politik uang bukan hanya mencederai demokrasi tapi menghalangi pemimpin berkualitas untuk terpilih," ungkap Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Ade Indra Chaniago, Senin (18/11/2024).
Ade menjelaskan, politik transaksional terjadi dalam beberapa kontestasi politik di Sumsel terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai dampak buruk politik uang. Kondisi ini dinilai akan menyebabkan banyak dampak negatif bagi masyarakat.
"Praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," jelas dia.
Disisi lain, politik transaksional turut dipengaruhi kondisi pemilih rasional cenderung terbatas dibanding pemilih tradisional. Kondisi ini menyebabkan praktik politik uang tumbuh subur.
"Hanya sekitar 10 persen pemilih di Indonesia yang rasional. Sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. Jika masyarakat cerdas, praktik money politic akan sulit berkembang," jelas dia.
Pegiat anti korupsi Sumsel dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Rahmat Sandi Iqbal menyoroti dampak buruk politik uang yang menghasilkan pemimpin bermental korup.
"Pemimpin yang lahir dari praktik ini hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka sudah berpikir untuk mengembalikan modal besar yang digunakan selama kampanye," jelas dia.
Rahmat juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tanpa pendidikan politik, politik transaksional akan terus subur di bumi Sriwijaya.
"Tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," ujar dia.