KPK Serahkan Berkas Perkara Bupati Muara Enim Non Aktif

24 Jun 2021, 13:33 WIB

Juarsah saat memberikan kesaksian korupsi di dinas PUPR Muara Enim (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Bupati Muara Enim non aktif, Juarsah, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang.

Pelimpahan berkas perkara ini menandakan semua berkas terkait penangkapan dan kasus korupsi yang menjerat tersangka, sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam persidangan.

"Semua berkas perkara hari ini telah kita serahkan. Selanjutnya, kewenangan terhadap tersangka sepenuhnya di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumatra Selatan," ungkap Jubir KPK, Ali Fikri kepada IDN Times, Kamis (24/6/2021).

1. Juarsah masih dititipkan di Rutan KPK

Default Image IDN

Ali menjelaskan, Juarsah telah mendekam di tahanan KPK sejak 15 Februari 2021 lalu. Ia ditahan karena terlibat dalam kasus korupsi berjemaah di Muara Enim dan menerima sejumlah commitment fee proyek pembangunan jalan sebesar Rp4 miliar.

"Untuk sementara waktu, tersangka Juarsah masih dititipkan di Rutan KPK Kavling C1," ujar dia.

2. Tim JPU KPK tunggu jadwal persidangan

Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri (Dok. Humas KPK)

Juarsah dikenakan pasal berlapis. Pertama, Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Kedua, Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Ketiga, Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Tim JPU akan menunggu penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan," ungkap dia.

3. Kasus skandal korupsi berjemaah di Muara Enim

(Pimpinan KPK Alexander Marwata (tengah) membacakan status dua tersangka korupsi Muara Enim), Aries HB dan Ramlan Suryadi Dokumentasi KPK

Lembaga antirasuah telah memvonis lima orang tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Muara Enim. Mereka adalah Ahmad Yani mantan Bupati Muara Enim 2018-2019, lalu kontraktor yang mengerjakan proyek bernama Robi Okta Fahlevi. Selanjutnya, Elfin Mz Muchtar sebagai PPK Proyek, Ramlan Suryadi sebagai Plt Kadis PUPR Muara Enim, dan Ketua DPRD Muara Enim bernama Aries HB.

Sebelum ditangkap, Juarsah baru saja dilantik selama 66 hari menggantikan Ahmad Yani sebagai Bupati definitif. Dirinya ditangkap berbekal fakta persidangan yang melibatkannya dalam skandal itu.

"Juarsah terlibat dalam penerimaan fee proyek Rp4 miliar dari mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Mz Muchtar. Uang tersebut pemberian Robi Okta Fahlefi," tutup dia.