Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi memberi THR (pexels.com/rdne)
ilustrasi memberi THR (pexels.com/rdne)

Intinya sih...

  • Pegawai honorer di Pemkab Muba akan mendapatkan THR tahun ini, meskipun tidak wajib dianggarkan.
  • Besaran THR pegawai honorer dan ASN tetap seperti tahun sebelumnya, yakni Rp500 ribu per orang.
  • Pemerintah Muba menegaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pencairan THR 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp5,3 miliar.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Musi Banyuasin, IDN Times - Tenaga atau pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) bakal kembali mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Hal tersebut dipastikan setelah Pj Bupati Muba, Apriyadi. Ia menyebut THR akan dibagikan pada H-7 sebelum hari raya Idul Fitri.

"Tahun ini pegawai honorer kembali mendapatkan THR dari Pemkab Muba secara langsung. Pegawai honorer memang tidak wajib dianggarkan, tetapi di Muba sudah kita alokasikan dananya, sehingga kawan-kawan honorer kembali dapat tahun ini," ujar Apriyadi, Senin (25/3/2024).

1. THR honorer cair bersamaan dengan ASN

ilustrasi uang tunai (pixabay.com/Iqbal Nuril Anwar)

Besaran jumlah yang diterima oleh pegawai honorer Pemkab Muba jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp500 ribu per orang.

"Untuk THR ASN juga akan cair pada waktu yang sama. Mengenai jumlahnya sudah diatur dalam peraturan yang ada. Saya berharap THR dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lebaran dan berkumpul bersama keluarga besar nantinya," ungkapnya.

2. Bupati ingatkan perusahaan tak cicil pembayaran THR

Ilustrasi uang (pexel)

Pada kesempatan tersebut Apriyadi menegaskan kepada perusahaan di Kabupaten Muba agar membayar THR kepada pegawainya. Apabila ada pekerja atau karyawan yang merasa THR-nya belum diberikan tepat waktu, ia mengimbau agar melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Tidak ada lagi keringanan boleh dicicil. Jika kedapatan perusahaan melanggar aturan pencairan THR 2024, akan ada sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” tegasnya.

3. Pemkab sudah alokasikan dana THR Rp5,3 miliar

Petugas menunjukkan uang pecahan kecil saat peluncuran Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (17/3/2024). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Zabidi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera rapat untuk membahas proses pencairan THR bagi honorer di Muba. 

"Total yang tercatat di DPA Lebih kurang Rp5,3 miliar yang tersebar di SKPD masing-masing. Ini juga sesuai kebijakan Bupati Apriyadi," ungkapnya.

Editorial Team