Dihentikan Polisi, DPRD Lanjutkan Hak Angket Gubernur Sumbar

Tiga fraksi di DPRD Sumbar yaitu Fraksi Demokrat, Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan, serta PKB dan ditambah dengan satu partai yaitu Partai Nasdem, mengajukan usulan penggunaan hak angket.
 
"Kita menghormati apa pun juga yang menjadi keputusan kepolisian, karena memang prosesnya sudah berjalan. Usulan Hak angket tetap akan berjalan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, Selasa (5/10/2021).

Dijelaskan Hidayat, hak angket yang bakal bergulir akan menghasilkan rekomendasi. Namun sebelum itu dirumuskan, DPRD Sumbar akan melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan dan penjelasan dari berbagai pihak yang terlibat.
 
“Akan terlihat apakah surat minta sumbangan Gubernur itu berpotensi melanggar peraturan dan ketentuan, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah atau sebaliknya. Itu poin penting dalam pengajuan hak angket," ujar Hidayat.
 

Hidayat menegaskan, Fraksi Gerindra akan mengikuti alur dan proses yang ada. Badan Musyawarah (Banmus) akan menjadwalkan kapan sidang paripurna berlangsung. 
 
“Nanti akan dibawa voting untuk menentukan apakah menjadi sikap lembaga atau tidak. Kita sebagai pengusung hak angket telah mengusulkan dan akan mengikuti alur serta prosesnya," tutup Hidayat.
 
Kepolisian Resor Kota Padang menghentikan kasus tersebut lantaran tidak menemukan unsur penipuan. Dalam kasus ini, kepolisian fokus pada dugaan penipuan.

"Keputusan menghentikan kasus tersebut sudah melalui tahapan panjang, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta gelar perkara. Sedikitnya polisi telah memeriksa belasan saksi di antaranya pemerintah provinsi (Bappeda), lima orang sebagai terlapor, dan lainnya," tutup Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda.