Branding SMA Taruna Indonesia sebagai Sekolah Semi Militer Disoal

Retno menerangkan, pihaknya juga menemukan fakta kondisi sekolah yang tidak layak untuk ukuran sekolah asrama. Tidak ada cahaya yang memadai di setiap ruangan, sehingga menyebabkan lingkungan sekolah memprihatinkan.

"Saya cek sekolah, lalu ke asrama, tempat makan. Di sana tidak ada jendela jadi cahaya tidak ada sama sekali. Pengawasan kurang juga dari Disdik, sehingga sekolah ini tidak memadai untuk menjadi sekolah asrama. Kamar untuk siswa juga tidak layak, 1 ruangan. Ada 20 orang sampai 25 orang," jelas dia.

Retno menyarankan, perlu ada yayasan untuk mengaudit tidak hanya soal kelayakan sekolah, tetapi tentang keuangan sekolah semi militer itu. Karena orang tua siswa mengeluarkan uang tidak sedikit untuk membayar biaya masuk ke sekolah ini.

"Untuk pendaftaran dikenakan biaya Rp22 juta. Tiap semester dibebankan Rp3 juta. Perbulan Rp1,5 juta. Saya juga akan rekomendasikan hasil pengecekan ini ke Kemendikbud. Perlu upaya evaluasi terkait sekolah-sekolah berbasis semi militer," jelas dia. 

Retno menilai, kalaupun ada pelibatan tentara dalam kegiatan sekolah, harus mendapat surat resmi penugasan. 

"Saya ke sekolah, katanya ada pendampingan dari TNI, adakah surat tugasnya. Ada nggak long march 14 kilometer masuk dalam agenda. Panitianya siapa, penanggung jawabnya siapa, pembinaanya siapa. Pengawasan dari dinasnya dan pemprov seperti apa. Sekolah ini akan habis izinnya Oktober. Jadi harus benar, seluruh diperiksa termasuk keuangannya harus di audit," tegas dia.

Kegiatan long march sejauh 14 kilometer itu, sambungnya, sangat berbahaya. Apa lagi para siswa baru lulusan SMP yang belum tentu memiliki kekuatan fisik yang sama. Aturan latihan fisik juga ada aturan mainnya.

"Sit up dan push up itu harus ada caranya, long march ada aturannya. TNI ataupun Polisi bahkan harus pendidikan dulu tiga bulan baru long march, tidak serta merta disuruh jalan 14 kilometer," sambung dia

Retno melanjutkan, kegiatan long march yang dilakukan sekolah Taruna Indonesia dari daerah Talang Jambe ke sekolah yang terletak di kawasan Sukabangun, sejatinya tidak ada di dalam agenda, bahkan acara tersebut dilakukan usai penutupan acara.

"Kami akan pelajari dokumen. Tidak ada long march di dalam agenda setelah penutupan acara. Anak itu tidak mungkin tiba-tiba meninggal pasti ada penyebabnya. Saya dorong evaluasi total dan evaluasi prasarana. Jika terbukti, sekolah harus ditarik izinnya. Nanti dinas akan bertanggung jawab terhadap siswa, jika sekolah tersebut ditarik izinnya. Kalau sepintas kita punya catatan, akan kami tembuskan ke Kemendikbud dan Presiden," tegas dia.

Sebelum meninjau SMA Taruna Indonesia, terlebih dulu Retno menjenguk korban kedua, atas nama WK (14) yang menjadi korban kekerasan dalam pelaksaan ospek di SMA Taruna Indonesia Palembang. Korban WK hingga Hari ini masih belum sadarkan diri di Rumah Sakit Charitas Palembang.

Retno baru mengetahui jika ada korban lain, saat mendarat di Palembang untuk pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel dan mengecek sekolah Taruna Indonesia tersebut.

"Saya tidak tahu kalau ada yang koma. Saya baru dapat kabar kalau ada korban kedua yang koma di rumah sakit saat sampai di Palembang," ujarnya.

Menurut Retno Kondisi WK, hingga hari ini belum ada peningkatan, sedangkan orangtua korban terus-terusan menangis melihat kondisi WK yang bertambah kritis. 

"Tadi saya sudah bertemu orangtua korban. Mereka bercerita saat mengantarkan anaknya ke sekolah, WK dalam keadaan sehat. Saat dikabarkan pihak sekolah anaknya sudah di rumah sakit," ujar dia.

Dari penuturan orangtua korban, ungkap Retno, bahwa korban WK sempat berbincang sebelum di operasi dan menceritakan proses kekerasan yang didapatnya. orangtua korban juga bahkan sempat merekam pengakuan sang anak sebelum tidak sadarkan diri.

"Saat sebelum di operasi, anak ini sempat berkata dan bercerita. Anak ini mengalami trauma, dan tidak sadar kan diri setelah operasi hingga hari ini. Ibunya menangis terus, dan itu saya belum bisa mengorek lebih dalam ceritanya," tukas dia.

Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, Febrita Herman Deru menyayangkan, pelaksanaan ospek merenggut korban jiwa. pihaknya berharap jika kejadian tersebut menjadi kejadian terakhir di Sumsel.

"Seperti yang kita ketahui korban masih MOS di SMA Taruna Indonesia, harusnya kejadian ini tidak boleh terulang lagi melakukan perploncoan. Tidak boleh dengan kekerasan, peringatan tidak semua harus dengan fisik. Kepada diknas terkait agar kejadian ini jangan sampai terulang," jelas dia.

Febrita menambahkan, turut berdoa agar korban yang masih terbaring koma segera pulih. "Saya tanya ke dokter yang menangani WK, memang korban sudah dalam keadaan koma ketika dibawa ke Charitas. Semoga ada mukjizat agar korban cepat sadar," tandas dia.