Begini Skema Ekonomi Haji yang akan Diterapkan Tahun Depan
- Asrama haji akan menjadi episentrum ekonomi haji dengan pemanfaatan dapur umum, klinik, dan penginapan untuk wisatawan.
- BP Haji akan melakukan perputaran uang haji dan umrah sebesar Rp60 triliun dengan skema public, private, and partnership.
- BP Haji akan mengelola kebutuhan katering jemaah haji agar semua bahan baku berasal dari Indonesia untuk meningkatkan pemasukan negara.
Padang, IDN Times - Badan Penyelenggara Haji merencanakan pengembangan potensi ekonomi haji yang saat ini masih belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Kementerian Agama.
"Untuk pengembangan ekonomi haji ini bapak Presiden itu maunya adanya perputaran uang masuk dan keluar. Selama ini hanya uang keluar saja," kata Wakil Ketua BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat kunjungan kerja ke Sumatra Barat.
Menurutnya, ada beberapa poin pengembangan ekonomi haji yang akan dilaksanakan oleh tim dari BP Haji pada tahun 2026 mendatang.
1. Pemanfaatan asrama haji
Hal pertama yang akan dilakukan dalam peningkatan ekonomi haji adalah melakukan pemanfaatan asrama haji yang ada di seluruh Indoesia.
"Nantinya, asrama haji ini akan menjadi episentrum ekonomi haji. Selama ini pengelolaan asrama haji ini masih belum maksimal," katanya.
Ia mengungkapkan, setiap asrama haji memiliki dapur umum yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keperluan perekonomian lainnya.
"Asrama haji ini juga punya klinik yang bisa dikembangkan dan dimaksimalkan untuk bisa dimanfaatkan dalam keperluan lainnya," katanya.
Selain itu, menurut Dahnil, asrama haji adalah hotel bintang 3 yang juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat penginapan bagi wisatawan atau pengunjung lainnya.
"Untuk itu, bapak presiden menyarankan untuk membuat skema public, private, and partnership yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan," katanya.
2. Pemutaran uang haji
Selain itu, menurut Dahnil, pihaknya juga akan melakukan perputaran pada uang haji dan umrah yang nominalnya diperkirakan mencapai Rp60 triliun.
"Selama ini, uang tersebut sebagian besarnya hanya berbentuk outflow. Presiden ingin supaya uang tersebut ada cash inflownya. Setidaknya 50 persen," katanya.
Menurutnya, dengan begitu uang haji yang selama ini hanya mengendap bisa dijadikan sebagai pemasukan dengan langkah-langkah yang tepat.
3. Seluruh kebutuhan katering haji dari dalam negeri
Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh BP Haji adalah dengan mengelola seluruh kebutuhan katering jemaah haji yang harus berasal dari Indonesia.
"Untuk bumbu saat ini sudah berasal 100 persen dari Indonesia. Kita akan mendorong bagaimana nanti kebutuhan lain seperti ikan, daging, dan beras juga dari Indonesia semua," katanya.
Menurutnya, dengan begitu uang haji yang dibayarkan oleh masyarakat bisa berputar dan bisa memunculkan keuntungan yang dimanfaatkan oleh negara.
