Dahnil Anzar: Ada Kartel dalam Pelaksanaan Haji
- BP Haji fokus pada dugaan keterlibatan kartel dalam pelaksanaan haji di Indonesia
- Presiden Prabowo Subianto membentuk badan setara kementerian untuk penyelenggaraan haji yang lebih berintegritas
- Pihak terkait harus transparan dan bebas dari praktik korupsi dalam biaya penerbangan dan katering haji
Padang, IDN Times - Adanya dugaan keterlibatan kartel dalam pelaksanaan haji di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi Badan Penyelenggara (BP) Haji yang akan menjadi pelaksana haji mulai tahun depan.
"Indikasi soal adanya permainan di katering dan lainnya kan memang sudah disampaikan dalam Pansus, ini jadi perhatian kami," kata Wakil Ketua BP Haji, Dahnil Anzar saat melepas jemaah haji kloter 13 embarkasi Padang, Senin (26/5/2025).
Ia mengungkapkan, hal tersebut menjadi alasan Presiden Peabowo Subuanto untuk membentuk sebuah badan setara kementerian agar penyelenggaraan haji lebih berintegritas.
1. Adanya kartel dalam pengelolaan haji
Dahnil mengungkapkan, dalam pelaksanaan haji selama ini ada kartel yang menggerogoti biaya yang dikeluarkan oleh jemaah dari Indonesia.
"Memang ada fakta dalam pengelolaan haji itu ada kartel baik di luar begeri maupun di dalam negeri," katanya.
Menurutnya, hal tersebut akan menjadi perhatian BP Haji kedepannya agar para kartel dan mavia tidak bisa masuk lagi ke dalam pelaksanaan haji di Indonesia.
"Pak Prabowo menginginkan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia itu bebas dari praktik korupsi dan bebas dari praktik-praktik manipulasi dan sebagainya," katanya.
2. Penyelenggaraan ibadah haji harus transparan dan berintegritas
Dahnil menegaskan, ke depan pihaknya akan melaksanakan penyelenggaraan haji yang transparan dan berintegritas.
"Pak Prabowo menyatakan bahwa Badan Haji ini harus menjadi institusi setingkat kementerian yang wajahnya itu integritas," katanya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan haji nantinya harus transparan, akuntabel dan harus bebas dari praktik-praktik korupsi yang menjadi pembahasan di DPR RI saat ini.
3. Penyedia penerbangan harus transparan
Selain BP Haji, pihak ketiga dalam pelaksanaan haji juga harus transparan dalam menyatakan biaya pelaksanaan haji tahun depan.
"Jada penerbangan atau maskapai harus transparan juga dalam menyatakan soal biaya penerbangan haji nantinya," katanya.
Selain itu, biaya katering yang dikeluarkan oleh jemaah juga harus transparan dan harus sesuai dengan biaya yang seharusnya.
"Tidak bolah ada nantinya mark up soal biaya apapun dalam pelaksanaan ibadah haji," tegasnya.
