4 Kawasan di Palembang Punya Jumlah Rumah Tak Layak Huni Paling Banyak
- Pemerintah Kota Palembang berupaya mengentaskan program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dengan bantuan dana daerah dan pusat.
- Ada 3.067 rumah RTLH di Palembang, terbanyak di Seberang Ulu, Gandus, Ilir Timur I, dan kawasan 3 Ilir, namun data rinciannya masih perlu verifikasi.
- Pemkot Palembang berencana menyelesaikan perbaikan RTLH dalam dua tahun ke depan dengan usulan sekitar 1.000 rumah per tahun kepada pemerintah pusat.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih terus berupaya mengentaskan dan menyelesaikan program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) melalui berbagai renovasi yang didanai oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Dari ribuan RTLH yang tercatat di Palembang, terdapat empat kawasan dengan tingkat lingkungan kumuh tertinggi dan memiliki sebaran rumah tak layak huni paling banyak. Kawasan tersebut bahkan berada di kecamatan yang menjadi pusat kota Bumi Sriwijaya.
1. Gandus termasuk daerah yang banyak memiliki RTLH
Menurut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang, Alex Ferdinandus, berdasarkan data sementara tercatat ada 3.067 rumah yang masuk kategori RTLH dan memerlukan perbaikan.
"Dari jumlah itu, daerah terbanyak (RTLH) ada di Seberang Ulu, Gandus, Ilir Timur I, dan kawasan 3 Ilir," katanya, Jumat (14/11/2025).
2. Pemkot sudah perbaiki 556 unit RTLH di Palembang
Namun, data rincian lebih detail dari jumlah RTLH masing-masing di daerah tersebut, Dinas Perkimtan masih perlu pengecekan dan verifikasi lebih lanjut. Sebab, laporan yang masuk belum menyeluruh.
"Kalau untuk yang sudah (perbaikan) tercatat ada 556 unit rumah," kata Alex.
3. Pemkot Palembang harapkan CSR dan bantuan pusat tuntaskan perbaikan RTLH
Sementara terkait target penuntasan keseluruhan RTLH di Palembang yang akan direnovasi, pemkot berencana menyelesaikan perbaikan paling lama dalam waktu dua tahun ke depan. Sebab per tahun, Perkimtan mengusulkan sekitar 1.000 rumah ke pemerintah pusat untuk mendapatkan perbaikan.
"Tapi penyelesaian masalah RTLH tidak bisa hanya bergantung APBD. Kami berharap berbagai pihak ikut berkontribusi melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta perusahaan daerah (BUMD)," jelasnya.
Alex mengaku, hingga sekarang dana dan anggaran daerah untuk perbaikan RTLH masih terbatas. Sementara lanjutnya, jumlah RTLH potensi meningkat setiap tahun. Sehingga katanya, Pemkot Palembang berharap ada dukungan lintas sektor dan diberikan izin lewat regulasi yang berlaku.
