3 Ribu Buruh Sumsel Turun ke Jalan Peringati May Day 2025

Cecep menerangkan, dalam aksi hari buruh mendatang pihaknya akan mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah Sumsel. Dari banyaknya aspirasi yang ada, dua diantaranya menyangkut hak pekerja.

"Dari banyaknya aspirasi dalam May Day ada dua poin penting, pertama meminta Pemprov Sumsel melalui gubernur mengawal revisi UU Ketenagakerjaan yang adil bagi semua dan kedua merevisi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2025 yang cacat hukum, yang waktu itu diputuskan secara ilegal oleh Pj Gubernur," ujar dia.

Cecep menerangkan, dalam penetapan UMSP Sumsel 2025 yang dilakukan Pemprov Sumsel kala itu tidak sesuai dengan harapan buruh. Sebab dari sembilan sektor yang disepakati, hanya tiga sektor yang ditetapkan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin.

"Selain masalah UMSP kami juga akan menyampaikan penolakan terhadap upah murah dan outsourcing. Lalu audit sertifikasi K3 yang bermasalah dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan," jelas dia.

Dalam aksi May Day tersebut, akan ada dua opsi yang diterima aliansi buruh di Sumsel, yakni turun ke jalan menyampaikan tuntutan dan diskusi langsung dengan pemangku kebijakan. Pihaknya berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima baik melalui dialog maupun demonstrasi.

"Kami juga berharap aspirasi dikabulkan oleh Gubernur Sumsel terutama kaitan dengan UMSP (upah sektoral) 2025 yang wajib segera direvisi," jelas dia.