Ada 793 Laporan Keuangan Ilegal di Sumsel Babel sejak Januari 2025
- OJK Sumsel Babel terima 793 laporan keuangan ilegal dari Januari-April 2025.
- Mayoritas laporan terkait sektor IKNB, mencapai 58,89% dari keseluruhan laporan.
- OJK berhasil selesaikan keluhan dengan tingkat penyelesaian mencapai 68,10% melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Palembang, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) menerima ratusan laporan pengaduan masalah keuangan ilegal sepanjang April 2025.
"Tercatat ada 793 pengaduan keuangan ilegal dari Januari sampai tanggal 10 April 2025," kata Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto dalam keterangan rilis yang diterima, Minggu (20/4/2025).
1. Laporan keuangan di OJK Sumsel-Babel mayoritas dari sektor IKNB
Laporan itu kata Arifin, mayoritas pengaduan keuangan dari permasalahan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank) meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan perusahaan sekuritas.
"Laporan keuangan dari Sektor IKNB yang diterima OJK Sumsel Babel hingga 10 April 2025 dari Januari tercatat mencapai 58,89 persen dari keseluruhan laporan yang dilampirkan masyarakat," jelasnya.
Rata-rata laporan yang diterima OJK Sumsel Babel dari pokok permasalahan keluhan konsumen mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
2. OJK Sumsel-Babel sebut selesaikan 68 persen laporan keuangan ilegal
Laporan tersebut berdasarkan restrukturisasi serta perilaku penagihan petugas dengan produk layanan jasa keuangan yang digunakan terkait fasilitas kredit multiguna dan kartu kredit. Menurut Arifin, dari semua laporan masyarakat terkait persoalan keuangan, OJK Sumsel Babel berhasil menyelesaikan keluhan dengan tingkat penyelesaian mencapai 68,10 persen dari semua laporan.
"Penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)," jelas dia.
3. Kasus skimming cyber crime dominasi keluhan kasus keuangan ilegal
Sementara terkait aktivitas keuangan ilegal, laporan paling tinggi di OJK Sumsel yaitu keluhan pinjaman online ilegal hingga 94,08 persen, social engineering 3,07 persen, serta investasi ilegal 2,85 persen.
Arifin menjelaskan, keluhan pinjol ilegal didominasi pokok persoalan mengenai perilaku petugas penagihan. Sedangkan untuk aktivitas investasi ilegal, masalahan yang mendominasi dari fraudeksternal yang disebabkan penipuan, pembobolan rekening, skimming cyber crime.
"Penyampaian informasi terkait aktivitas keuangan ilegal paling banyak itu dilakukan oleh masyarakat Sumsel, kemudian Lampung, Jambi, Bengkulu dan paling rendah dari Babel," katanya.
