Pemkot Lakukan Pengawasan Donasi ACT di Palembang
ACT Palembang masih aktif jalankan donasi jelang Idul Adha
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bekerja sama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel), akan mengawasi donasi yang masuk atau disalurkan oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pengawasan tersebut sebagai pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial pengumpulan uang dan barang di kantor cabang ACT Palembang.
"Bersama Dinas Sosial, kami akan berkoordinasi terkait kajian pencabutan izin di Palembang. Karena sebagai pemberi izin kegiatan sosial," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, Jumat (8/7/2022).
Baca Juga: MUI Sumsel Bantah Pernah Jalin Kerja Sama Program dengan ACT
1. Pemkot sedang mengkaji pencabutan izin ACT Palembang
Pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial ACT selanjutnya juga harus berdasarkan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Surat Keputusan nomor 133/HUK/2022. Dalam surat keputusan itu, ditemukan indikasi penyimpangan dalam mengambil besaran donasi oleh lembaga filantropi ACT yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan yang dimaksud dalam keputusan Kemensos tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
"Pada prinsipnya kami menaati hal yang menjadi ketentuan pemerintah pusat. Kami juga akan proaktif dalam segi pengawasan setiap aktivitas penghimpunan donasi sosial," kata Dewa.
Baca Juga: ACT Dilarang Galang Donasi di Sumsel, Kemensos Cabut Izinnya
Baca Juga: Kemensos Tegaskan Izin Pencabutan PUB ACT Berlaku Nasional