Wacana Cek STNK untuk Isi BBM Subsidi, Pertamina: Perlu Regulasi

Fakhri mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak Iswana Migas hingga asosiasi Sentra Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Yang lebih penting tentunya kami perlu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Karena kami membutuhkan dasar untuk melakukan pengecekan tersebut," katanya.

Menurut Fakhri pengecekan STNK masyarakat yang akan mengisi BBM subsidi tidak bisa sembarang dilakukan oleh petugas SPBU.

"Tentunya untuk pengecekan STNK itu ada petugas yang berwenang. Makanya kami masih perlu koordinasi dengan berbagai pihak," lanjutnya.

Selain dibutuhkannya koordinasi, Fakhri mengatakan bahwa pihaknya juga membutuhkan sebuah dasar aturan untuk melakukan pengecekan STNK yang digaungkan oleh Gubernur Sumbar tersebut.

"Tentunya kami perlu regulasi dan dasar yang jelas kalau Pemerintah Daerah memang meminta untuk dilakukannya pengecekan STNK tersebut," katanya.

Hal tersebut diminta karena dikhawatirkan akan adanya penolakan dari masyarakat jika petugas SPBU yang melakukan pengecekan tersebut.

Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan bahwa pihaknya memberikan rekomendasi agar SPBU melakukan pengecekan STNK sebagai instrumen pengawasan tambahan untuk memastikan kesesuaian antara data kendaraan dengan QR Code yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi.

"kami tegaskan bahwa pengecekan STNK bukan dilakukan kepada setiap kendaraan yang mengisi BBM subsidi. Pemeriksaan hanya dilakukan secara selektif apabila ditemukan indikasi atau kecurigaan adanya ketidaksesuaian data maupun dugaan penyalahgunaan,” katanya.

Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan, seperti penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan, pemanfaatan identitas kendaraan lain, hingga berbagai bentuk manipulasi yang berpotensi merugikan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

Karena itu, menurut Helmi, pengecekan STNK diperlukan sebagai dokumen pendukung untuk memverifikasi identitas kendaraan apabila petugas menemukan kondisi yang dinilai tidak wajar saat proses pengisian BBM berlangsung.