Pemprov Sumsel Timbang Bantuan Keuangan Parpol di Angka Rp5 ribu

27 Feb 2026, 15:56 WIB

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru tengah mempertimbangkan bantuan keuangan bagi partai politik sebesar Rp5 ribu per suara. Ia pun menanggapi usulan kenaikan bantuan menjadi Rp18 ribu per suara yang diwacanakan berlaku pada 2027.

Herman Deru menyatakan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sumsel masih mengacu pada kemampuan keuangan daerah dalam menentukan besaran bantuan tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

"Iya, sedang dirapatkan. Tapi kalau bisa jangan besar-besar naiknya," ungkap Herman Deru, Jumat (27/2/2026).

1. Saat ini biaya bantuan parpol Rp3 ribu per suara

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Deru menegaskan, usulan kenaikan bantuan partai politik perlu dikaji terlebih dahulu, terutama memastikan kondisi keuangan daerah. Saat ini, nilai bantuan parpol masih berada di angka Rp3 ribu per suara sah. Jika usulan tersebut disetujui maka kenaikan bisa mencapai enam kali lipat.

"Kalau naik sebenarnya wajar. Tapi paling kita hanya mampu Rp5 ribu," bebernya.

2. Kondisi keuangan daerah jadi pertimbangan

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sebagai ketua DPW Nasdem Sumsel. Herman Deru paham kebutuhan parpol dalam mengelola keberlangsungan partai. Sejumlah keperluan seperti operasional, pendidikan kader hingga administrasi kelembagaan membutuhkan dana yang tidak disedikit.

Hanya saja, keputusan itu tidak serta merta dapat dikabulkan. Kondisi keuangan daerah turut menjadi perhatian terutama soal kemampuan APBD.

"Paling sekitar Rp5 ribu," jelas dia.

3. Kaji terlebih dahulu biaya bantuan keuangan parpol

Ilustrasi bendera partai politik (IDN Times/Bendera Parpol peserta Pemilu 2024)

Senada Kepala Kesbangpol Sumsel Arinarsa membenarkan adanya usulan kenaikan dana bantua parpol. Usulan kenaikan tersebut berasal dari penyesuaian anggaran yang sudah dilakukan di beberapa provinsi lain di Indonesia dengan penyesuaian nilai bantuan.

"Iya, masih proses pembentukan tim kajian. Kita lihat juga bagaimana di daerah lain. Tapi tetap menyesuaikan kemampuan daerah," jelas dia.