Pembangunan Sekolah Rakyat Palembang Belum Terealisasi, Kendala Lahan
- Pemerintah Kota Palembang merencanakan pembangunan sekolah rakyat permanen untuk jenjang SD-SMA.
- Proses pembangunan sekolah rakyat permanen di Palembang dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi lahan.
- Rekrutmen siswa sekolah rakyat dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan BPS, Dinas Sosial, serta pendamping PKH dari kementerian sosial.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota Palembang merencanakan pembangunan sekolah rakyat permanen di satu kawasan untuk jenjang SD-SMA. Namun rencana itu masih belum terealisasi karena lokasi pemkot masih mencari kawasan tepat yang bisa menampung 1.000 siswa.
"Untuk lokasi lahan masih dalam proses penentuan. Nanti pembangunannya langsung ditangani Kementerian PUPR," ujar Kepala Dinas Sosial Palembang Raimon Lauri, Senin (26/1/2026).
1. Pemkot ajukan pembangunan sekolah rakyat ke Kemensos
Diketahui, sekolah rakyat di Palembang baru untuk jenjang SMA dan meminjam tempat milik kementerian sosial di Kawasan Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial KM 5 dan hanya bisa menampung 100 siswa dengan 25 orang per kelas.
Raimon mengatakan, proses pembangunan sekolah rakyat permanen di Palembang dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi lahan.
"Kita kemarin bersama Wali Kota Palembang sudah audiensi ke Kemensos untuk meminta pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang," kata dia.
2. Siswa sekolah rakyat dari data Desil 1 dan 2
Secara teknis lanjut Raimon, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara untuk pembangunan fisik gedung akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
"Calon peserta didik, nanti siswa sekolah rakyat direkrut dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2," jelasnya.
3. Pendataan bakal siswa sekolah rakyat diserahkan ke wali kota
Rekrutmen sekolah rakyat kata dia dengan sistem pendataan dan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari kementerian sosial.
"Setelah data terkumpul, akan disampaikan ke wali kota. Selanjutnya wali kota mengajukan ke kementerian terkait," kata dia.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan agar pembangunan Sekolah Rakyat segera direalisasikan. Sebab, program ini menjadi bagian penting dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung agenda prioritas nasional.
