Harga Emas Palembang Stabil Rp16,1 Juta Sesuku, Naik Rp1 Juta Sepekan
- Harga emas Palembang stabil di Rp16,1 juta per suku atau 6,7 gram untuk kadar 22 karat.
- Perbedaan harga disebabkan biaya operasional toko, produksi emas dari pabrik berbeda, dan pengaruh sentimen pasar global.
- Variasi harga emas di pasaran dipengaruhi potongan upah untuk harga jual kembali, lonjakan emas dunia, permintaan pasar, IHSG, nilai rupiah, dan kebijakan AS.
Palembang, IDN Times - Harga emas perhiasan Palembang hari ini, Minggu (25/1/2026) terpantau stabil di angka Rp16,1 juta per suku atau 6,7 gram untuk kadar 22 karat. Harga itu dibanderol Toko Laris Jalan Rustam Effendi.
Stagnan di harga Rp16 jutaan, emas perhiasan di Palembang sempat mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan belakang. Berdasarkan statistik harga di toko tersebut, harga emas naik Rp1 juta sesuku selama 7 hari berturut-turut.
1. Kadar kandungan emas memengaruhi harga jual
Namun penting diketahui, tiap toko emas di Palembang menawarkan harga berbeda. Perbedaan harga itu disebabkan toko mematok biaya operasional, kemudian produksi emas dari pabrik berbeda dan pengaruh sentimen pasar global.
Selain faktor perawatan emas, nilai jual emas perhiasan yang berbeda pun dapat dipengaruhi kondisi kadar emas yang terkandung dalam perhiasan mulai 16-22 karat hingga emas murni.
2. Permintaan dan penawaran memengaruhi harga emas
Selanjutnya, variasi harga emas di pasaran pun disebabkan adanya potongan upah untuk harga jual kembali atau buyback masing-masing toko.
Sementara dari sisi potensi kenaikan harga emas, peningkatan bisa terjadi, jika emas dunia mengalami lonjakan dan permintaan serta penawaran pasar yang bergerak signifikan.
3. Kebijakan pemerintah AS memengaruhi harga emas
Secara umum, fluktuasi harga emas bisa disebabkan faktor Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pergerakan nilai rupiah. Sementara, tercatat nilai mata uang Indonesia kini sentuh lebih dari Rp17 ribu untuk 1 dolar AS.
Lalu tak saja karena faktor kondisi ekonomi, naik dan turun harga emas perhiasan pun bisa berdampak terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
