Karhutla Berulang, Walhi Minta Wilayah Rawan Jadi Prioritas Mitigasi
- Walhi Sumsel meminta pemerintah memprioritaskan mitigasi di wilayah dengan riwayat karhutla, bukan menunggu api muncul dan membesar saat musim kemarau.
- Galang Suganda menilai pemetaan kawasan rawan perlu menjadi dasar pencegahan, pemantauan, dan pengurangan risiko sebelum periode kebakaran tiba.
- Walhi mendesak pemda membuka informasi langkah pencegahan di lapangan; kebakaran berulang dinilai perlu menjadi evaluasi, bukan hanya ditangani lewat pemadaman.
Palembang, IDN Times - Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatra Selatan (Sumsel), Galang Suganda, meminta pemerintah untuk mengintervensi penanganan karhutla saat musim kemarau. Riwayat kebakaran seharusnya menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat mitigasi di kawasan rawan.
Pemda dinilai tidak semestinya menunggu api muncul untuk melakukan penanganan. Menurutnya, langkah pencegahan harus diperkuat sejak sebelum periode rawan karhutla.
"Harusnya pemerintah melakukan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko, untuk memitigasi wilayah-wilayah yang selama ini rentan terbakar, paling tidak mengurangi," ungkap Galang Sukanda kepada IDN Times, Senin (31/8/2026).
1. Karhutla Berulang Perlu Jadi Bahan Evaluasi
Pemadaman Karhutla di kawasan Gambut di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir (OKI) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Galang menilai kebakaran yang terus muncul di wilayah yang sama tidak seharusnya hanya direspons dengan pengerahan personel dan pemadaman ketika api telah membesar.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kembali kawasan yang memiliki riwayat kebakaran. Dari pemetaan tersebut, langkah pencegahan dapat diarahkan secara lebih spesifik sebelum memasuki periode rawan karhutla.
"Di Sumsel hari ini, negara menunggu ketika api sudah muncul. Bukan soal memitigasi bagaimana wilayah-wilayah yang sering terbakar kembali terbakar," ujarnya.
Ia mengatakan pola tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penanganan saat kebakaran terjadi dan upaya mencegah kebakaran berulang.
Padahal, kawasan yang sudah diketahui rentan terbakar semestinya memperoleh perhatian lebih awal. Pemerintah dapat memprioritaskan mitigasi, pemantauan, hingga langkah pengurangan risiko di wilayah tersebut.
2. Walhi Minta Pemda Buka Langkah Pencegahan
Pemadaman Karhutla di kawasan Gambut di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir (OKI) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Selain memperkuat mitigasi, Galang meminta pemerintah daerah lebih terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan sebelum musim kebakaran berlangsung.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui apel atau pengerahan personel. Masyarakat juga perlu mengetahui bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah di lapangan.
"Jangan hanya apel. Pemda juga harus mempublikasikan apa saja yang mereka lakukan sebelum karhutla," katanya.
3. Pemda dianggap gagal?
Kabut asap di kawasan Keramasan, akses menuju Tol Palembang-Indralaya. (IDN Times/Rangga Erfizal) Galang menilai keterbukaan tersebut penting agar kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla dapat dilihat tidak hanya dari respons saat kebakaran terjadi, tetapi juga dari upaya mencegah api muncul.
Ia menegaskan, kebakaran yang berulang di kawasan yang sama semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah. Penanganan karhutla tidak cukup jika hanya mengandalkan pemadaman setiap kali api muncul.
"Ini menjadi kegagalan Pemda untuk menyikapi karhutla di Sumsel," tegasnya.
