Gubernur Sumsel Tak Segan Cabut Izin Perusahaan yang Sebabkan Karhutla

Deru mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus mendorong perusahaan bertanggung jawab terhadap kondisi kawasan yang berada dalam pengelolaannya.

"Kalau terjadi berulang dan ada indikasi kesengajaan serta terjadi pelanggaran, tentu ada sanksinya, termasuk pencabutan izin usaha perkebunan," tegasnya.

Adapun data mengenai titik kebakaran beserta perusahaan yang berkaitan dengan kejadian tersebut telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Data itu diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Tak hanya sektor perkebunan, pengawasan juga menyasar perusahaan pertambangan. Deru menegaskan, pemerintah telah memiliki data perusahaan pertambangan, baik milik BUMN maupun swasta.

"Perusahaan yang mendapatkan izin pemanfaatan kawasan hutan memiliki kewajiban untuk mengelola kawasan tersebut. Termasuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan apabila terjadi kebakaran," terangnya.

Deru juga menyoroti masih adanya kawasan yang dinilai terbengkalai dan minim penanganan ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kawasan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memperparah dampak karhutla.

"Jangan sampai ada kawasan yang sudah mendapatkan izin, tetapi ketika terjadi kebakaran justru tidak ada penanganan yang maksimal. Ini yang menjadi perhatian kami," ucapnya.