MBG dan Kopdes Merah Putih Picu Perlambatan Belanja di Sumsel
Realisasi belanja pemerintah di Sumsel tahun 2025 melambat akibat kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan prioritas, termasuk program MBG serta KDMP yang belum berjalan optimal.
Total realisasi belanja APBN Sumsel mencapai Rp48,2 triliun atau 95,3 persen dari target, turun 8,85 persen dibanding tahun sebelumnya karena kontraksi pada belanja pemerintah pusat.
Transfer ke daerah tercatat Rp33,7 triliun atau 96,53 persen dari pagu dan naik 2,02 persen secara tahunan, menunjukkan kinerja positif meski implementasi program prioritas masih lambat.
Palembang, IDN Times Sumsel - Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan, Rahmadi Murwanto, mengatakan realisasi belanja sepanjang 2025 mengalami perlambatan dan cenderung menurun akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun lalu.
"Perubahan prioritas membuat realisasi belanja pemerintah pusat di satuan kerja sempat melambat. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) belum berjalan luas dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) juga masih dalam tahap pembentukan menjadi faktor (perlambatan belanja)," ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima, Minggu (15/3/2026).
1. Belanja Sumsel pada 2025 terbagi dua komponen
Berdasarkan data DJPb Sumsel, realisasi belanja dalam APBN tercatat Rp48,2 triliun atau di angka 95,3 persen dari target. Nilai itu, kata Rahmadi, mengalami penurunan secara year-on-year (yoy) dibandingkan tahun 2024 sebesar 8,85 persen.
"Perlambatan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada awal 2025 dan belanja negara di Sumsel terbagi dalam dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD)," kata dia.
2. Realisasi belanja Sumsel terkontraksi dalam pada 2025
Rahmadi merinci, pada belanja pemerintah pusat, realisasinya tercatat sebesar Rp14,4 triliun atau mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 26,97 persen secara tahunan. Penyebab kontraksi belanja pemerintah pusat, lanjut dia, dipicu kebijakan efisiensi di awal tahun yang menahan realisasi belanja barang dan belanja modal.
"Selain itu, pada 2025 juga tidak ada agenda penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada seperti pada 2024," jelasnya.
3. Realisasi belanja Sumsel pada 2025 tak sampai 100 persen
Sementara lanjut Rahmadi, realisasi transfer ke daerah di Sumsel sepanjang 2025 mencapai Rp33,7 triliun atau 96,53 persen dari pagu yang ditetapkan. Meski belum mencapai 100 persen dari pagu, realisasi tersebut masih menunjukkan kinerja positif karena meningkat 2,02 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Perubahan prioritas belanja pemerintah turut memengaruhi laju realisasi anggaran di daerah. Namun, pemerintah pusat tetap menyalurkan TKD yang cukup besar ke Sumsel sehingga kinerja belanja secara keseluruhan masih mencatatkan kenaikan tipis,” kata dia.
Rahmadi menambahkan, percepatan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong belanja daerah. Padahal, refocusing anggaran telah dilakukan agar pembiayaan program prioritas dapat segera direalisasikan.
"Di satu sisi anggaran dihemat untuk mendukung program prioritas, tetapi implementasinya masih berjalan lambat,” jelasnya.
