Dinsos Palembang Ajukan Kuota Bansos Tambahan-Bantuan Sekolah Rakyat
- Dinsos Palembang meminta penambahan kuota bansos dan bantuan sekolah rakyat permanen kepada Kementerian Sosial.
- Kadinsos Palembang menyatakan pengajuan kuota tambahan sebagai prioritas utama dalam penguatan kesejahteraan masyarakat tingkat menengah ke bawah.
- Pemkot Palembang ingin lokasi permanen untuk pembangunan sekolah rakyat, karena saat ini masih meminjam instansi pemerintah pusat.
Palembang, IDN Times - Dinas Sosial (Dinsos) Palembang meminta kuota tambahan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pembangunan sekolah rakyat permanen kepada Kementerian Sosial.
"Kita meminta penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), bantuan sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH)," ujar Kadinsos Palembang, Raimon Lauri saat audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
1. Permintaan bantuan untuk penguatan kesejahteraan rakyat
Menurut Raimon pengajuan kuota tambahan untuk program sosial di Palembang adalah bentuk pemerintah kota melakukan prioritas utama dalam penguatan kesejahteraan masyarakat tingkat menengah ke bawah.
"Kami secara khusus mengajukan permohonan penambahan kuota sejumlah program bantuan sosial kepada Kementerian Sosial," kata dia.
2. Sebut masyarakat kurang mampu di Palembang masih cukup tinggi
Permintaan kuota tambahan bantuan sosial bagi warga Palembang lanjut Raimon, merupakan pengajuan penting. Sebab, usulan program kesejahteraan sangat dibutuhkan dalam menjangkau warga miskin.
"Masyarakat kurang mampu di Palembang ini masih cukup tinggi. Apalagi saat ini dinamika kebutuhan sosial dan ekonomi di lapangan makin intens," jelasnya.
3. Sekolah rakyat di Palembang masih rontisan di Sentra Budi Perkasa
Sementara kata dia, khusus permintaan bantuan pembangunan sekolah rakyat, pemkot ingin lokasi permanen. Karena sejauh ini, area pendidikan itu masih meminjam instansi pemerintah pusat.
"Pemkot Palembang tengah mempersiapkan aset dan sejumlah alternatif lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan sekolah rakyat," katanya.
Sebab sekolah rakyat di Sentra Budi Perkasa merupakan milik Kementerian Sosial yang digunakan sementara Pemkot Palembang. Ke depan sekolah rakyat diprioritas dari aset pemerintah daerah.
"Kami juga akan memastikan kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat yang benar-benar clear dan siap bangun. Lokasinya ada beberapa alternatif. Ke depan akan kita bangun permanen," ujar Raimon.
